Pembelaan Freeport tawaran saham Rp 23 T dianggap kelewat mahal

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK belum memutuskan pembelian divestasi 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah masih mengkaji kelayakan harga yang mencapai USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 23,6 triliun.

"Masih mengevaluasi benar atau enggak itu kemahalan. Benar atau enggak itu wajar, yang ditawarkan itu untuk jangka waktu sampai kapan? Apakah dia akan nambang terus atau sampai habis kontrak? Kita sedang evaluasi," kata Direktur Mineral Kementerian ESDM, Mohammad Hidayat di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Kementerian ESDM telah menggandeng beberapa kementerian untuk mengkaji nilai divestasi yang ditawarkan Freeport, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya serta lembaga-lembaga lain seperti BPKP, Kejaksaan dan Lembaga Penilai Independen (Independent Valuer).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menargetkan evaluasi harga saham divestasi Freeport Indonesia tuntas Maret mendatang. Freeport memasang harga untuk 10,64 persen saham bakal dijual ke pemerintah sebesar USD 1,7 miliar.

"Jadi diharapkan pada Maret kita sudah ketemu harga yang wajar berapa," ujarnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Sormarno menyebut nilai penawaran 10,6 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia terlalu tinggi. Harga saham yang ditawarkan Freeport sekitar USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 23,6 triliun tidak menggambarkan kondisi harga riil komoditas yang dihasilkan perusahaan itu.

"Kami tertarik untuk membeli saham Freeport, namun kami menilai yang ditawarkan terlalu tinggi," kata Rini.

Tak hanya Menteri Rini, sejumlah pihak turut bersuara bahwa penawaran harga saham divestasi Freeport terlalu tinggi. Maka dari itu, kali ini, merdeka.com akan merangkum sejumlah pembelaan Freeport terkait penawaran harga saham divestasi mereka.