Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 Dipertanyakan

Merdeka.com - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia angkat suara terkait pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang baru. Di mana, pembentukan itu diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020.

Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal mengatakan, yang menjadi pekerjaan rumah komite penanganan Covid-19, adalah menjawab tantangan di tengah pemberlakuan new normal. Sebab, diberlakukan new normal kemarin adalah melihat sejauh mana antara penanggulangan wabah dengan menolong ekonomi. Keduanya berjalan seiring.

"Tapi sampai saat ini yang terjadi adalah ekonomi sejak Juni sudah berkurang tekanannya meski belum ekspansi. Wabah masih terus naik, PR-nya disitu. Gimana tim komite bisa menjawab tantangan tersebut," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (21/7).

Dia memandang, dari sisi konsep program sebetulnya sudah lumayan meski ada kekurangan di sana sini seperti prakerja. Namun yang paling besar adalah implementasi dan masalahnya masih di birokrasi sehingga sangat lambat.

"Gimana sinergi antara KL lemah sehingga sampai saat ini relaisasi anggaran PEN masih jauh di bawah 40 persen rata-rata," kata dia.

Dia menambahkan, pembentukan komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang baru ini juga ada dua kemungkinan. Bisa menjawab permasalahan atau justru sebaliknya. "Ini memang ditentukan siapa the man behind the gun. Ini salah satu alasan kenapa pak Erick Thohir dipilih karena dianggap pak Erick punya pengalaman bisnis panjang yang diharapkan pendekatannya berbeda dengan birokratis. Tapi ini kemudian kita mesti menunggu gimana pembuktiannya ke depan," kata dia.

Berbeda dengan Faisal, Direktur Riset CORE, Piter Abdullah justru mempertanyakan fungsi dan maksud pembentukan daripada Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Apalagi di dalam komite ini akan ada tiga lembaga. Satu pembikin kebijakan, kemudian satuan tugas untuk penanggulangan ekonomi dan satgas untuk penanganan wabah-nya.

"Ada pak Erick Thohir sebagai ketua tim pelaksana atau komite pelaksana. Kalau dilihat komposisinya, ini relatif sama dengan kabinet. Fungsinya apa maksud saya?," kata Piter.

Piter menekankan seharusnya fungsi yang ada di komite ini adalah fungsi koordinasi ada dalam kabinet. Di mana harus ada koordinasi antar menteri koordinator yang membawahi ekonomi dan membawahi kesehatan, dan pelaksanaannya pun harusnya ada di kementerian.

"Sekarang dengan adanya komite ini, saya sulit bayangkan gimana nanti peran dari kementeiran karena nanti akan dikoordinasikan oleh kepala dari komite pelaksana yakni pak Erick Thohir. Saya bayangkan, komite ini pertama ada risiko tidak efektif. Dan kalau itu terjadi, akan menurunkan kredibilitas," tandas dia.