Pemblokiran Layanan Ponsel Ilegal Buat Wisman Tak Nyaman

Merdeka.com - Kebijakan pemblokiranInternational Mobile Equipment Identity (IMEI) atau ponsel ilegal dikhawatirkan mempengaruhi sektor pariwisata. Kebijakan ini akan berdampak pada kenyamanan wisatawan asing dalam berkomunikasi menggunakan ponsel dari negara asalnya.

Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Rudy Chua, mengatakan pemblokiran IMEI asing untuk mencegah ponsel yang diimpor secara ilegal merupakan kebijakan populis, namun perlu memperhatikan kebutuhan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia, termasuk Kepri.

IMEI pada ponsel wisman yang tidak terdaftar di Indonesia tidak akan dapat dipergunakan mulai 17 Agustus 2019. Sementara komunikasi melalui ponsel merupakan kebutuhan penting.

"Mereka pasti kebingungan kalau tidak bisa menghubungi keluarga, rekan kerja dan lainnya saat berlibur di Indonesia," ujarnya seperti dikutip dari Antara di Tanjungpinang, Senin (22/7).

Rudy mengemukakan kebijakan itu tentu tidak menguntungkan wisman. Bahkan pemblokiran IMEI ponsel asing itu potensial menurunkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia.

Apalagi, lanjutnya, di dunia hanya lima negara yang memberlakukan kebijakan itu saat ini, seperti Turki dan Chili. Indonesia akan menjadi negara keenam jika memberlakukan kebijakan itu.

"Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kebutuhan wisman, tidak hanya sekadar melihat dari sektor perdagangan ponsel. Harus ada solusi yang bijak sehingga tidak mempengaruhi kunjungan wisman," ucapnya.

Rudy menambahkan kebijakan pemblokiran IMEI ponsel potensial tidak sejalan dengan keinginan pemerintah meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepri merupakan provinsi terbanyak ketiga dikunjungi wisman dalam setiap bulan.

"DPRD Kepri akan melayangkan surat ke Kemeninfo terkait permasalahan (ponsel ilegal) itu," katanya.