Pembuat kebijakan RI kerap 'dipusingkan' persoalan data
Merdeka.com - Ketua Dewan Komisoner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Halim Alamsyah, mengungkapkan beberapa persoalan yang dihadapi para pelaku pembuat kebijakan. Persoalan umumnya lahir dari hasil riset yang dilakukan berbagai lembaga tidak terukur dengan tepat.
"Saya hanya ingin menyampaikan beberapa observasi yang terjadi akhir-akhir ini yang cukup menarik untuk kita dalami. Misalnya, mengapa sekarang para pembuat kebijakan khususnya, dan juga para analis tampaknya kesulitan untuk prediksi perilaku pasar," kata Halim dalam dalam acara yang di gelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (25/6).
Halim mencontohkan, belum lama ini ada beberapa hasil riset yang telah didiskusikan bersama LPS seperti mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia. Namun dari hasil riset tersebut pihaknya tidak begitu mudah mempercayai. Sehingga dibutuhkan pendalaman lebih teliti lagi sebelum mendapatkan kesimpulan yang meyakinkan.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Siapa yang membentuk LSM? LSM adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan bersama.
-
Kenapa LSM dibentuk? Tujuan didirikannya LSM adalah untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat sipil dan membela hak-hak mereka.
-
Apa itu LPK? Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) merupakan institusi pendidikan non-formal yang berfokus pada penyediaan pelatihan guna meningkatkan keterampilan kerja masyarakat.
-
Apa yang diteliti? Analisis terhadap lebih dari 4.000 artefak batu yang ditemukan di sebuah pulau di barat laut Australia memberikan gambaran kehidupan suku Aborigin puluhan ribu tahun yang lalu.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Dari hasil riset itu, banyak teori dan pendapat yang telah diajukan. Tampaknya kita masih harus mendalami lebih teliti lagi," imbuhnya.
Halim menyebut, dalam konteks pembuatan kebijakan, kesulitan yang sama juga dapat dilihat. Di mana para pembuat kebijakan sering kali harus menggunakan escape clause, di mana keputusan mereka didasarkan kepada hasil analisis atas data yang paling baru.
"Apakah selama ini data yang mereka gunakan memang kurang, atau kah ada sesuatu lain yang terjadi dalam pola perilaku pelaku ekonomi sehingga para pembuat kebijakan sulit menduga dengan tepat?," kata Halim sambil mempertanyakan.
"Ini menurut hemat saya menjadi tantangan para pembuat kebijakan dan kiranya patut kita teliti dengan mendalam mengapa hal ini sampai terjadi," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini menanggapi perbedaan hasil survei Poltracking Pilgub Jakarta hingga memutuskan keluar dari Persepi. Poltracking juga diberi sanksi oleh Persepi.
Baca SelengkapnyaBPS ungkap berbagai tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaPersepi menegaskan sidang terhadap keduanya tidak untuk menyalahkan hasil atau membuat analisis politik terhadap perbedan.
Baca SelengkapnyaDi tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka baru saja meluncurkan buku terbarunya berjudul "Kekerasan Simbolik Negara" di Gedung Auditorium Komunikasi UI, Depok.
Baca SelengkapnyaTumpak menyebut, sulitnya memperoleh akses lantaran adanya ketentuan dari Pimpinan KPK
Baca SelengkapnyaAndika berbicara keras mengkritik pemerintah terkait kondisi perekonomian yang sulit diprediksi.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan bahwa statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan.
Baca SelengkapnyaMeski undang-undang ini sudah diberlakukan, penerapannya masih sering kali dianggap sebagai formalitas semata.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari dilaporkan pihak Bawaslu.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menilai banyak aturan yang dibuat di Indonesia tidak masuk akal.
Baca Selengkapnyaarena proses penentuan pemilih yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya