Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pembuat kebijakan RI kerap 'dipusingkan' persoalan data

Pembuat kebijakan RI kerap 'dipusingkan' persoalan data Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. ©2018 Merdeka.com/Desi Aditia Ningrum

Merdeka.com - Ketua Dewan Komisoner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Halim Alamsyah, mengungkapkan beberapa persoalan yang dihadapi para pelaku pembuat kebijakan. Persoalan umumnya lahir dari hasil riset yang dilakukan berbagai lembaga tidak terukur dengan tepat.

"Saya hanya ingin menyampaikan beberapa observasi yang terjadi akhir-akhir ini yang cukup menarik untuk kita dalami. Misalnya, mengapa sekarang para pembuat kebijakan khususnya, dan juga para analis tampaknya kesulitan untuk prediksi perilaku pasar," kata Halim dalam dalam acara yang di gelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (25/6).

Halim mencontohkan, belum lama ini ada beberapa hasil riset yang telah didiskusikan bersama LPS seperti mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia. Namun dari hasil riset tersebut pihaknya tidak begitu mudah mempercayai. Sehingga dibutuhkan pendalaman lebih teliti lagi sebelum mendapatkan kesimpulan yang meyakinkan.

"Dari hasil riset itu, banyak teori dan pendapat yang telah diajukan. Tampaknya kita masih harus mendalami lebih teliti lagi," imbuhnya.

Halim menyebut, dalam konteks pembuatan kebijakan, kesulitan yang sama juga dapat dilihat. Di mana para pembuat kebijakan sering kali harus menggunakan escape clause, di mana keputusan mereka didasarkan kepada hasil analisis atas data yang paling baru.

"Apakah selama ini data yang mereka gunakan memang kurang, atau kah ada sesuatu lain yang terjadi dalam pola perilaku pelaku ekonomi sehingga para pembuat kebijakan sulit menduga dengan tepat?," kata Halim sambil mempertanyakan.

"Ini menurut hemat saya menjadi tantangan para pembuat kebijakan dan kiranya patut kita teliti dengan mendalam mengapa hal ini sampai terjadi," pungkasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Poltracking Jelaskan Proses Survei Pilkada Jakarta, Tegaskan Bukan Konsultan Salah Satu Kandidat
Poltracking Jelaskan Proses Survei Pilkada Jakarta, Tegaskan Bukan Konsultan Salah Satu Kandidat

Hal ini menanggapi perbedaan hasil survei Poltracking Pilgub Jakarta hingga memutuskan keluar dari Persepi. Poltracking juga diberi sanksi oleh Persepi.

Baca Selengkapnya
Big Data Jadi Tantangan BPS Wujudkan Indonesia Emas 2045
Big Data Jadi Tantangan BPS Wujudkan Indonesia Emas 2045

BPS ungkap berbagai tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca Selengkapnya
Persepi Buka-Bukaan Data Investigasi Hasil Survei LSI dan Poltracking di Pilkada Jakarta 2024
Persepi Buka-Bukaan Data Investigasi Hasil Survei LSI dan Poltracking di Pilkada Jakarta 2024

Persepi menegaskan sidang terhadap keduanya tidak untuk menyalahkan hasil atau membuat analisis politik terhadap perbedan.

Baca Selengkapnya
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana

Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.

Baca Selengkapnya
Luncurkan Buku
Luncurkan Buku "Kekerasan Simbolik Negara", Rieke Diah Pitaloka Ingin Kaum Intelektual Melek Data

Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka baru saja meluncurkan buku terbarunya berjudul "Kekerasan Simbolik Negara" di Gedung Auditorium Komunikasi UI, Depok.

Baca Selengkapnya
Dewas Curhat Sulitnya Dapat Data KPK: Dua Tahun Ini Harus Melalui Pimpinan
Dewas Curhat Sulitnya Dapat Data KPK: Dua Tahun Ini Harus Melalui Pimpinan

Tumpak menyebut, sulitnya memperoleh akses lantaran adanya ketentuan dari Pimpinan KPK

Baca Selengkapnya
VIDEO: Andika Perkasa
VIDEO: Andika Perkasa "Pemerintahan Ini Semau-maunya!"

Andika berbicara keras mengkritik pemerintah terkait kondisi perekonomian yang sulit diprediksi.

Baca Selengkapnya
Mendagri: Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data
Mendagri: Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data

Mendagri menjelaskan bahwa statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan.

Baca Selengkapnya
Undang-Undang Perlindungan Data Sering Dianggap Jadi Formalitas Saja
Undang-Undang Perlindungan Data Sering Dianggap Jadi Formalitas Saja

Meski undang-undang ini sudah diberlakukan, penerapannya masih sering kali dianggap sebagai formalitas semata.

Baca Selengkapnya
Besok, DKPP Periksa Ketua KPU soal Dugaan Pelanggaran Akses Silon
Besok, DKPP Periksa Ketua KPU soal Dugaan Pelanggaran Akses Silon

Dalam kasus ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari dilaporkan pihak Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan: Banyak Aturan Tidak Masuk Akal
Anies Baswedan: Banyak Aturan Tidak Masuk Akal

Anies Baswedan menilai banyak aturan yang dibuat di Indonesia tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Kecurangan DPT Pemilu di Kuala Lumpur
Polri Tetapkan 7 Tersangka Kecurangan DPT Pemilu di Kuala Lumpur

arena proses penentuan pemilih yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Baca Selengkapnya