Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pembukaan lahan baru kelapa sawit dilarang, produksi RI akan turun?

Pembukaan lahan baru kelapa sawit dilarang, produksi RI akan turun? Darmin Nasution. ©2018 Istimewa

Merdeka.com - Presiden Jokowi Dodo (Jokowi) telah menandatangani Inpres mengenai moratorium pembukaan lahan kelapa sawit. Selama tiga tahun ke depan, tidak akan ada pembukaan lahan baru untuk kebun sawit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan aturan tersebut bukan berarti produksi kelapa sawit dalam negeri akan dihentikan atau turun.

"Inpres moratorium jangan diartikan kita sudah akan berhenti menambah produksi kelapa sawit, bukan," kata Menko Darmin saat ditemui usai Shalat Jumat di kantornya, (19/10).

Orang lain juga bertanya?

Dia berharap dengan adanya moratorium tersebut kualitas perkebunan di Indonesia akan semakin meningkat di mata dunia.

"Kalau nggak, ya kita jadi bulan - bulanan terus saja dibilang oh tidak jelas Indonesia malah nebang hutan untuk nanam sawit. Padahal, tidak demikian keadaannya. Jadi, semuanya itu kita mau dudukkan termasuk standarnya, ISPO-nya. Supaya kita bisa mengatakan ke dunia internasional hei kita ini memenuhi standar perkebunan kita," ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam kurun waktu tiga tahun selama moratorium tersebut berlangsung semua permasalahan terkait kebun sawit harus dituntaskan.

"Kita beri waktu tiga tahun untuk membereskan, membenahi, berbagai persoalan yang ada di perkebunan sawit, termasuk juga di antaranya kalau dia masuk kawasan hutan," ujarnya.

Permasalahan yang dibereskan termasuk semua sektor kebun sawit. Mulai dari kebun rakyat hingga kebun perusahaan. Terutama kebun yang belum terdaftar secara resmi. "Termasuk juga hal lain misalnya perkebunan rakyat yang belum terdaftar sama sekali, perkebunan menengah besar juga ada lho terutama menengah ada yang tidak terdaftar dengan baik. Nah itu kita akan tata semua sehingga mereka terdaftar dan perizinannya beres," ujarnya.

Ke depannya, seluruh masalah akan mulai dijabarkan satu per satu hingga perumusan sanksi yang akan diberikan.

"Tentu nanti akan ada persoalan-persoalan, ya selama ini dia gak terdaftar, melanggar apa, kemudian apa namanya, sanksinya apa, ada aturan mainnya ada," tegasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Kecewa Kinerja Industri Sawit Menurun Tahun Ini
Pengusaha Kecewa Kinerja Industri Sawit Menurun Tahun Ini

Kinerja industri kelapa sawit di Indonesia tak sebaik dari tahun kemarin.

Baca Selengkapnya
Agar Minyak Goreng Tidak Langka, Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Dilanjutkan Tahun 2024
Agar Minyak Goreng Tidak Langka, Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Dilanjutkan Tahun 2024

Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin pasokan minyak goreng.

Baca Selengkapnya
Gubernur Sumsel Janji Tak Akan Keluarkan Izin Alih Fungsi Lahan Gambut jadi Kebun Sawit
Gubernur Sumsel Janji Tak Akan Keluarkan Izin Alih Fungsi Lahan Gambut jadi Kebun Sawit

"Tidak satu jengkal pun lahan gambut boleh dialihfungsikan," ungkap Gubernur Sumsel Herman Deru,

Baca Selengkapnya
Produksi Kelapa Sawit Indonesia Diprediksi Turun di 2024, Ini Faktor Penyebabnya
Produksi Kelapa Sawit Indonesia Diprediksi Turun di 2024, Ini Faktor Penyebabnya

Tantangan kedua, yaitu tidak jelasnya kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Baca Selengkapnya
Indonesia Terancam Kehilangan Rp50 Triliun per Tahun Akibat Kebijakan Uni Eropa, Malaysia Malah Diuntungkan
Indonesia Terancam Kehilangan Rp50 Triliun per Tahun Akibat Kebijakan Uni Eropa, Malaysia Malah Diuntungkan

Indonesia akan kehilangan pasar Uni Eropa, dan pada saat yang sama, Uni Eropa diperkirakan akan mengalihkan kebutuhan minyak sawit mereka ke Malaysia.

Baca Selengkapnya
Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini
Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini

"Saat ini KPPU sedang mengkaji aturan yang melarang eksportir membeli daun gambir tersebut," kata Ridho.

Baca Selengkapnya
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang

Luhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang dan Iklan Diperketat, Pelaku Industri Respons Begini
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang dan Iklan Diperketat, Pelaku Industri Respons Begini

GAPPRI mengusulkan agar pasal-pasal terkait produk tembakau yang bernuansa pelarangan diubah menjadi pengendalian.

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi ke Presiden Selanjutnya: Jangan Hentikan Hilirisasi, Rugi Besar Kita
Pesan Jokowi ke Presiden Selanjutnya: Jangan Hentikan Hilirisasi, Rugi Besar Kita

Dia meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa, WTO, hingga IMF.

Baca Selengkapnya
Harga Beras Kembali Naik, Menteri Tito Ingatkan Kepala Daerah Tak Jual Sawah ke Pengembang
Harga Beras Kembali Naik, Menteri Tito Ingatkan Kepala Daerah Tak Jual Sawah ke Pengembang

Terlebih BMKG menyebut puncak musim kemarau akan terjadi di Agustus-September 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri Jokowi Kumpul di Kantor Airlangga, Bahas Pembatasan Pembelian BBM Subsidi
Menteri Jokowi Kumpul di Kantor Airlangga, Bahas Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya