Pemda dinilai jadi hambatan investasi masuk ke Indonesia
Merdeka.com - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meyakini sampai saat ini investor masih serius dan mengantri ingin masuk ke Indonesia. Sayangnya, masih ada sumbatan pada level menengah yang menyebabkan investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia.
"Jadi proses integrasi kebijakan yang dibangun pemerintah pusat harus inline kebijakannya sampai level daerah, kabupaten, dan kota. Karena tanpa itu, target investasi yang 10 persen peningkatannya tiap tahun menjadi terkendala untuk tercapai," ujar Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/6).
Menurut dia, untuk mencapai pertumbuhan investasi 10 persen tiap tahunnya, pemerintah juga perlu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur secara masif dengan mengikuti kebutuhan industri. Selain itu, dana alokasi khusus (DAK) yang disebar ke daerah untuk transportasi harus dilakukan dengan prinsip local based.
-
Bagaimana kebijakan membantu integrasi? Kebijakan yang mendukung inklusi sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam masyarakat membantu mengurangi ketegangan antar-kelompok dan mendorong integrasi.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Mengapa sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk BPH Migas? Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Siapa yang menekankan pentingnya integrasi nasional dalam rumusan dasar negara? Mr. Soepomo mengajukan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945. Ia menekankan pentingnya integrasi nasional, dengan konsep negara yang bersifat organik atau integralistik, di mana seluruh elemen masyarakat bekerja bersama untuk kepentingan negara.
"Dilakukan secara prinsip local based, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, peralatan, pasir, manusia, dan bahan-bahan," jelas Arif.
Selain itu, pemanfaatan dana desa harus ditetapkan untuk sektor padat karya dan diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang rentan dan miskin yang jumlahnya saat ini sekitar 30 juta jiwa.
"Perlu juga melakukan proses campaign investasi yang lebih terstruktur. Masif sudah, tapi terstruktur dan terukur. Jadi katakanlah, kalau ingin tumbuh 10 persen per tahun investasinya, maka hasil dari campaign investasi itu harus 0,8 persen peningkatannya tiap bulan," kata dia.
Di sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa melesat hingga menembus angka 7 persen, meskipun pertumbuhan ekonomi global sedang kurang baik. Sebab, negara seperti Filipina, India, bahkan Afrika bisa tumbuh di atas 7 persen.
Arif menjelaskan, jika dilihat dari data historis dan potensi sumber daya alam (SDA) serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia, pertumbuhan ekonomi 7 persen bukanlah sesuatu yang sulit dicapai. Hanya saja, pemerintah perlu melakukan sejumlah upaya agar hal tersebut dapat terwujud.
"Kita sampaikan ke Presiden langkah strategis mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen. Karena ini hal yang achievable. Filipina bisa tumbuh diatas 7 persen, India juga bisa 7 persen walaupun dunia melemah. Malah Afrika yang ada konflik Rwanda tumbuh double digit," kata dia.
Politisi PDIP ini menambahkan, pertumbuhan ekonomi 7 persen dapat dicapai apabila pemerintah dapat menjaga agar rata-rata investasi tiap tahunnya tumbuh 10 persen. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga agar ekspor dapat tumbuh tiga persen tiap tahunnya
"Mengendalikan dan menjaga impor tetap tumbuh, tetapi rerata 2 persen dalam satu tahun. Konsumsi keadaan tetap seperti sekarang ini minimal 5 persen tiap tahun," pungkas dia. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia berharap para capres-cawapres bisa menyoroti isu-isu pentung di daerah.
Baca SelengkapnyaAlasan pemerintah membatasi investasi asing masuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Baca SelengkapnyaUpaya perbaikan iklim investasi secara terus menerus mesti dilakukan agar pertumbuhan investasi dan perkonomian tidak terhenti.
Baca SelengkapnyaLanjut Mahfud, ada orang yang mau berinvestasi dengan prospek yang besar atau gede.
Baca SelengkapnyaAnies menilai pemerintah dan swasta perlu ada dorongan untuk mengambil produk UMKM untuk dijual kembali.
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengungkapkan bahwa ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh industri ini.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca Selengkapnya