Pemda Kukar Bakal Sampaikan Tuntutan Bagi Hasil Blok Mahakam 50 Persen ke ESDM
Merdeka.com - Ribuan warga Kutai Kartanegara dari 18 kecamatan, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Kalimantan Timur, di Jalan Gadjah Mada, Samarinda. Mereka menuntut bagi hasil pengelolaan (Participating Interest) 50 persen, dari pengelolaan blok migas Mahakam di kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara.
Tuntutan itu disuarakan, sebagai tindak lanjut aksi demo 12 November 2018 lalu, di kantor DPRD Kukar dan Bupati Kukar. Pemkab dan DPRD, kompak tuntut bagi hasil pengelolaan migas atau participating interest 50 persen, dan Pemprov Kaltim meneruskan ke Kementerian ESDM.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, akan menyampaikan tuntutan tersebut ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, dia memastikan agar semua tuntutan disampaikan dan diproses prosedural.
-
Apa yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk mendukung kebijakan energi terbarukan? Dia kemudian meminta Perusda dapat mengoptimalkan peran, serta melakukan langkah-langkah nyata mendukung kebijakan pemerintah pusat.
-
Siapa yang pimpin Pemprov Kaltim? Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
-
Apa pesan Pj Gubernur Kaltim untuk masyarakat Kalimantan Timur? 'Mendekati Pemilu tolong jaga ketertiban dan kemanan. Salurkan hak pilih, jangan ada yang golput!' pesan Akmal Malik saat meninjau Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jalan Poros Tikah RT 14 Nomor 5, Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Mahulu, Jumat(26/1/2023).
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Apa yang Megawati minta ke Gubernur Bali terkait krisis air? Megawati meminta Provinsi Bali tidak hanya berfokus kepada urusan pariwisata saja. Sebab, pemerintah setempat juga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup rakyatnya sendiri.
-
Mengapa Pemprov Kaltim menghimpun informasi untuk isu strategis? Kemudian Sekda menjelaskan bahwa Pemprov menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk menentukan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan salah satunya transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.
"Kita akan temui menteri ESDM, merevisi produk yang ada. Itu prosedural. Kalau tidak, saya ditangkap polisi, dan kejaksaan," kata Hadi, Kamis (27/12).
Dia juga memastikan, akan bicara kepada Gubernur Kaltim Isran Noor untuk merevisi Pergub sebelumnya. "Kita revisi, kita akan sampaikan kepada Gubernur, dan hitung ulang prosentase berapa yang benar. Tapi, kita akan pastikan uang itu untuk benar-benar buat Kukar. Saya akan audit internal secara rinci 100 persen kegunaannya. Kalau ada yang melanggar kita hukum," imbuhnya.
Pemerintah Pusat, melalui Permen ESDM No 37/2016 memutuskan PI 10 persen dari blok Migas buat Kaltim. Menindaklanjuti itu, Gubernur Kaltim saat itu, Awang Faroek Ishak, memutuskan dari 10 persen itu sebesar 66,5 persen bagi Pemprov Kaltim, dan sisanya 33,5 persen untuk Pemkab Kutai Kartanegara, melalui Pergub Kaltim.
"Kami, Kukar menuntut 50 persen," kata Koordinator Koalisi Rakyat Kukar Bersatu (KRKB), Tauhid.
Tauhid menegaskan, tuntutan juga tidak lepas dari janji Gubernur Kaltim saat ini, Isran Noor, untuk memenuhi tuntutan 50 persen warga Kukar. "Wilayah Blok Mahakam itu di Kukar. Memang keputusan waktu itu Awang Faroek Ishak. Janji Pak Isran waktu kampanye itu dipenuhi. Harapan kita realisasikan janji itu," sebut Tauhid.
Hari ini, aksi diikuti seribuan pedemo dari 18 kecamatan, yang terdiri dari 193 kades, 44 lurah, dan organisasi kepemudaan se-Kutai Kartanegara. "Dana dari PI 50 persen utk rakyat kukar, untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan APBD Kukar, yang sedang defisit luar biasa. Dana itu, akan menambah APBD Kukar," tambah Rektor Universitas Kutai Kartanegara, Erwinsyah.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Izin yang diberikan kepada PBNU, merupakan bekas wilayah pertambangan perjanjian yang sebelumnya dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Baca SelengkapnyaJokowi bercerita bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selalu bolak-balik menghampirinya untuk meminta persetujuan kenaikan tukin diinstansinya.
Baca SelengkapnyaHal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca SelengkapnyaEdy Rahmayadi berjanji akan membenahi infrastruktur jika menang Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaKepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris
Baca SelengkapnyaGus Yahya mengatakan lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi.
Baca SelengkapnyaWakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin akan maju lagi di Pilkada 2024. Kali ini dirinya mencalonkan diri sebagai calon gubernur
Baca SelengkapnyaAkmal menegaskan bantuan logistik, kebutuhan makan dan air bersih menjadi hal prioritas, termasuk tenda
Baca SelengkapnyaPemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.
Baca SelengkapnyaPDIP menyerahkan surat tugas kepada Edy Rahmayadi untuk maju sebagai bakal calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaBahlil tidak mempermasalahkan apakah BUMN atau swasta yang mengelola, selama itu masih perusahaan nasional .
Baca SelengkapnyaTantangan sektor energi di Indonesia, terutama terkait dengan lifting atau produksi minyak nasional yang saat ini berada di angka 600 ribu barel per hari.
Baca Selengkapnya