Follow
Pemda Maluku Bakal Permudah Proses Perizinan dan Pembebasan Lahan Blok Masela
Merdeka.com - Gubernur Maluku Murad Ismail mendukung dukungan terhadap Proyek hulu migas Masela ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sejumlah rencana strategis pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masela pun telah dibicarakan.
"Tadi pertemuan silaturahmi, sekaligus kami membahas percepatan pembahasan lahan dan kesiapan tenaga kerja lokal, karena rencananya pembangunan infrastruktur untuk Blok Masela sudah dimulai tahun 2021," kata Murad, di Jakarta, Senin (9/3).
Dia menjelaskan, akan mempermudah proses perizinan dan akan terlibat dalam upaya pembebasan lahan. Dia mengaku telah memberikan izin bagi penggunaan lahan kehutanan, yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas produksi berupa kilang LNG proyek Abadi Blok Masela.
-
Apa isi PKS BPH Migas dan Pemprov Sultra? Dokumen ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra.'Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP oleh kedua belah pihak,' ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam kesempatan tersebut.
-
Kenapa BPH Migas berkolaborasi dengan Pemprov Sultra? Untuk itu, BPH Migas memerlukan dukungan dan kerja sama dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran JBT dan JBKP pada konsumen pengguna di Provinsi Sultra.
-
Apa tujuan utama PKS BPH Migas dan Sulut? Adapun agenda penting ini telah dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada Senin (23/4/2024).'Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran.
-
Siapa yang mendukung BPH Migas dalam tugasnya? Yapit mengungkapkan, dukungan yang diberikan DPR RI kepada BPH Migas dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPH Migas sangat berarti.
-
Siapa yang menandatangani PKS BPH Migas dan Sulut? Dalam upaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) agar tepat sasaran dan tepat volume di Sulawesi Utara, Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
-
Bagaimana BPH Migas mendorong kolaborasi dengan SKK Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
Saat ini, Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Maluku telah mengeluarkan rekomendasi lahan seluas 900 hingga 1.000 hektar, diharapkan dapat mengakomodasi pengolahan gas sebesar 9,5 juta ton per annum (MTPA).
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan, proses pembebasan lahan dan perizinan biasanya menjadi masalah dalam investasi. Namun, untuk proyek LNG Abadi Blok Masela, pihaknya selalu berdiskusi dan menyakinkan Gubernur Maluku agar dapat mendukung proses pembebasan lahan.
Menurutnya, dengan koordinasi yang cukup baik dengan pihak pemerintah daerah, kemudahan dalam proses pengadaan lahan di proyek Masela didapatkan.
"Kepentingan Maluku agar proyek strategis nasional ini bisa berjalan karena akan memberikan multiplier effect (dampak ganda) bagi perekonomian daerah, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Kita harus optimis, proyek Blok Masela akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah Maluku," paparnya.
Selain fasilitas kilang, Inpex selaku operator Blok Masela juga akan membangun gas pipa untuk kapasitas sebesar 150 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Ke depan, ada empat fasilitas utama yang akan dibangun Inpex.
Saat ini, Inpex masih melakukan survei Amdal di fasilitas kilang LNG di darat dan FPSO (Floating Production Storage and Offloading). Proses survei Amdal sudah dilakukan Inpex sejak November 2019 lalu. Diperkirakan survei Amdal akan rampung dalam setahun mendatang, setelah melalui survei di musim kemarau dan hujan.
"Perizinan dan pembebasan lahan bukanlah lagi menjadi momok Investasi. Maka apa yang terjadi di proyek Abadi Masela ini diharapkan dapat menyakinkan Investor, khususnya perusahaan migas kelas dunia untuk menanamkan investasi dan teknologinya di Indonesia. Upaya mewujudkan Visi bersama 1 juta BOPD harus didukung iklim investasi yang baik," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
SKK Migas minta rencana pengembangan di Blok Masela oleh Pertamina rampung dalam satu bulan.
Baca Selengkapnya
Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tapi diharapkan juga semakin menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Gas bumi juga berguna menjadi bahan baku untuk industri pupuk.
Baca Selengkapnya
Pertamina dan Petronas ambil alih 35 persen participating interest milik Shell.
Baca Selengkapnya
South Andaman menyimpan potensi produksi gas dengan jumlah besar. Blok yang digarap Mubadala Energy ini disebut menyimpan potensi hingga 8 TCF.
Baca Selengkapnya
Salah satu usaha penguatan ketahanan energi dengan meningkatkan eksplorasi dan eksplotasi agar lifting Migas nasional naik.
Baca Selengkapnya
SKK Migas mencatat, ada sejumlah aspek yang membuat proyek Abadi Masela terhenti.
Baca Selengkapnya
Peningkatan produksi minyak dan gas tidak terlepas dari penambahan produksi minyak minyak pertama dari Proyek Banyu Urip Infill Clastic
Baca Selengkapnya
Insentif fiskal diperlukan mengingat negara lain juga berupaya menarik investor.
Baca Selengkapnya
Penandatanganan perjanjian jual beli gas yang dilakukan oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia ini tentunya akan berdampak positif bagi industri pupuk nasional.
Baca Selengkapnya
Bahlil tidak mempermasalahkan apakah BUMN atau swasta yang mengelola, selama itu masih perusahaan nasional .
Baca Selengkapnya
Banyak investor hulu migas kabur dari Indonesia dan memilih investasi di Guyana dan Mozambik.
Baca Selengkapnya