Pemda Siapkan Bansos Tambahan Senilai Rp3,4 Triliun, Begini Rincian Penyalurannya
Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta menyebut sebanyak 502 Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyampaikan rencana penyaluran program perlindungan sosial dalam rangka menekan tingkat inflasi di daerah. Tercatat mereka akan menyalurkan bantuan sosial tambahan sebesar Rp3,4 triliun.
"Anggarannya Rp3,4 triliun dari semua Pemda yang sudah melapor per 23 September sebanyak 502 Pemda," kata Isa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9).
Isa merincikan, dari total dana yang disiapkan tersebut sebanyak Rp1,7 triliun atau 49,9 persen akan digunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat di daerah.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Bantuan apa yang diberikan? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
Kemudian sekitar Rp600 miliar atau 18,5 persen untuk program penciptaan lapangan kerja seperti program padat karya atau program lain yang bisa menyerap tenaga kerja, menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah.
Lalu untuk subsidi transportasi sebesar Rp300 miliar atau 9,5 persen. Isa mengatakan subsidi untuk sektor ini akan diberikan kepada sektor transportasi agar tidak menaikkan tarif angkutan. Sedangkan sisanya Rp800 miliar untuk program perlindungan sosial lainnya.
"Kalau transportasi ini ke pengusaha transportasi biar tarifnya enggak mahal dan penikmatnya buat masyarakat juga," kata dia.
Metode Penyaluran
Terkait penerima bantuan sosial dan penyalurannya diserahkan ke masing-masing Pemda. Adapun terkait datanya, dia memperkirakan Pemda menggunakan basis data penerima bansos saat pandemi lalu.
"Penerima bansos ini bisa jadi penerima bansos pandemi," kata dia.
Sebagai informasi, Pemerintah telah meminta Pemda untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk menekan kenaikan inflasi. Pemda diminta mengalokasikan minimal 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk program tersebut.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Effendy mengklarifikasi besarnya dana untuk bantuan sosial atau bansos, Rp490 triliun
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaAce mengatakan jika anggaran Rp 496,8 triliun merupakan anggaran perlinsos.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaDana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya