Hasil Rapat I Pempol Bumiputera dengan Komisi XI DPR RI dan Empat Permintaannya

Merdeka.com - Puluhan pemegang polis (pempol) asuransi Bumiputera meramaikan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, kemarin (25/8).

Mereka memakai seragam kaos warna biru bertuliskan "Korban Asuransi Bumiputera" dan "Bumiputera Kembalikan Uang Kami, serta masker.

Kehadiran mereka menarik perhatian anggota dewan dalam rapat dengan agenda masalah gagal bayar perusahaan asuransi Bumiputera, WanaArtha, Kresna Life, Pan Pacific, dan reksadana Minna Padi. Komisi XI juga mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diwakili Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Riswinandi.

Setelah rapat kemarin, Komisi XI segera menjadwalkan rapat kembali dengan para korban sambil memanggil manajemen perusahaan asuransi Bumiputera dan lain-lain.

"Komisi XI akan agendakan bertemu dengan industri untuk konfirmasi keluhan, baru rapat dengan OJK. Kami beraudiensi apa yang disampaikan pimpinan rapat, jawaban OJK apa basisnya," ujar Misbakhun, anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Golkar di gedung DPR RI, Selasa (25/8).

Menurut Misbakhun, para korban yang hadir akan diberikan kesempatan menyampaikan keluhannya lagi di rapat mendatang.

Nestapa Nasabah Bumiputera

©2020 Merdeka.com

Dalam RDPU kemarin, pemegang polis Bumiputera antara lain diwakili oleh Fien Mangiri, pemegang polis cabang Jatiwaringin.

Berikut pernyataan Fien yang disampaikan dalam RDPU kemarin:

Pagi ini saya hadir di ruangan ini, mewakili para pemegang polis yang sudah mengajukan klaim, tapi belum dibayarkan hingga saat ini, khususnya pemegang polis Jabodetabek dan Jawa Barat (data terlampir).

Kami pemegang polis AJB Bumiputera yg umumnya berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, tetapi kami tetap berusaha agar tetap memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kami, generasi penerus bangsa ini.

Oleh Karena itu, kami merencanakan biaya pendidikan anak-anak kami sejak dini. Kami percaya kepada AJB Bumiputera untuk mengelolah uang kami dengan mengikuti produk asuransi pendidikan seperti Beasiswa Berencana, Mirta Cerdas, dan sebagainya.

Kami setia membayar premi, setiap bulan/ setiap 3 bulan/ setiap 6 bulan selama 17 tahun bahkan lebih agar anak-anak kami bisa sekolah tinggi supaya memiliki nasib lebih baik dan sejahtera dari bapak dan ibunya. Kami harus menyisihkan penghasilan kami dari hasil kerja keras kami, keringat kami dan airmata kami agar biasa terus membayar premi hingga masa kontrak berakhir. Selain polis pendidikan ada pun polis asuransi jiwa.

Tiba waktunya kami harus menerima uang kami yang merupakan hak kami tapi tidak kunjung kami dapatkan. Kami hanya dijanjikan dengan tidak ada kepastian terbukti setelah di berikan tanggal pencairan selalu saja kemudian di undur lagi. Segala upaya dan usaha telah kami lakukan untuk mendapatkan uang kami kembali.

Seperti komunikasi dengan direksi BP, ke kantor cabang yang kemudian di suruh kekantor wilayah, lalu disuruh ke kantor pusat, lalu ke kantor cabang lagi tetapi hasilnya tetap sama, uang tidak kami dapatkan tapi hanya kata SABAR. Kantor BP punya sejuta alasan untuk menunda pembayaran klaim kami. Sementara di kantor pusat, kami hanya diterima oleh petugas keamanan.

Hingga akhirnya kami pun sepakat untuk mengadukan perihal ini kepada DPR RI sebagai wakil suara rakyat, untuk membantu kami mendapatkan uang kami yang merupakan hak kami.

Situasi dimasa sekarang ini akibat masa pandemi covid - 19 sangat berimbas terhadap perekonomian keluarga kami. Banyak diantara kami yg terkena imbas PHK sehingga keuangan keuarga kami sedang dlm masa krisis. Kami sangat membutuhkan uang kami, selain untuk pendidikan nak-anak kami juga untuk membantu ekonomi keluarga kami.

Dengan alasan tersebut kami pun datang memohon kepada DPR sebagai dewan perwakilan rakyat untuk segera membantu kami mendapatkan uang kami kembali. Kepada DPR lah kami merasa tempat yg tepat untuk mencurahkan isi hati kami, teriakan kami, dan air mata kami.

Empat Poin Pernyataan Sikap Nasabah Bumiputera

©2020 Merdeka.com

Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan beberapa poin isi suara, jeritan kami sebagai berikut:

1. Kami menolak aplikasi mobile BPinfo, yang berisi nomor antrian pembayaran klaim secara online. Kami berpendapat aplikasi ini hanya akal-akalan BP, karena pergerakannya sangat lambat bahkan tidak bergerak sejak diluncurkan Februari 2020.Dalam kontrak kami tidak ada nomor antrean online tersebut. Di sana disebutkan, setelah kami klaim, maka maksimal 30 hari BP mencairkan uang polis kami.

2. Kami meminta kepastian waktu pembayaran polis kami, karena saat ini tidak ada kepastian padahal banyak pemegang polis kontraknya sudah habis sejak 2017, 2018, 2019 silam.

3. Kami memohon dengan sangat Komisi XI DPR RI memfasilitasi agar kami bisa bertemu dengan manajemen BP agar kami mendapatkan kepastian kapan polis kami dibayar, karena sampai hari ini pihak BP sepertinya tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini.Kami di ping-pong oleh BP. Bolak-balik dari kantor cabang BP, disuruh ke kantor pusat, lalu ke kantor wilayah, ke kantor pusat lagi, kembali lagi ke kantor cabang.

4. Kami memohon kepada Komisi XI DPR untuk mendesak OJK bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah pemegang polis BP sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator dan pengawas industri asuransi di RI

Dari empat poin tersebut sekiranya sudah mewakili suara kami, seluruh pemegang polis AJB Bumiputera yang sudah mengajukan klaim baik Habis kontrak, Penebusan, Dana Kelangsungan Belajar dan meninggal dunia. (mdk/sya)