Pemerataan pembangunan daerah jadi kunci pertumbuhan ekonomi RI

Merdeka.com - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan pemerataan pembangunan ekonomi bisa dilakukan melalui kebijakan berbasis wilayah. Dengan demikian, orientasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak terfokus pada pusat, namun lebih memikirkan kesesuaian dengan daerah.

Arif menegaskan, jika kebijakan dan program pemerintah lebih disesuaikan dengan potensi dan kondisi di daerah, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dari 5,1 persen seperti yang ditargetkan, tentu sangat memungkinkan dicapai. Dengan kondisi perekonomian di wilayah yang beragam, solusi pengembangannya harus disesuaikan.

Arif mengingatkan model pertumbuhan ekonomi berbasis wilayah ini sudah menjadi konsep perekonomian Presiden Joko Widodo. Untuk itu, agar konsep yang sudah baik tersebut tidak berhenti pada jargon, tetapi harus dilaksanakan.

Menurutnya, KEIN telah melakukan kajian yang sejalan dengan keinginan Jokowi tersebut, yang disebut dengan 'Regional Growth Strategy'. Dari hasil kajian tersebut tampak banyak daerah atau provinsi yang pertumbuhan ekonominya tidak stabil.

Dari analisis data yang dilakukan, ada 24 persen provinsi yang pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional. Sementara yang mengalami pertumbuhan tidak stabil atau mengalami volatilitas tinggi ada 44 persen atau 15 provinsi.

"Ketimpangan dan stabilitas ekonomi yang bervariasi antarwilayah ini menjadi tantang bagi pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Arif.

Hasil kajian KEIN tersebut, lanjut Arif, telah disosialisasikan setidaknya pada tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Aceh. Tiga daerah ini memiliki tantangan yang relatif mirip, yaitu bergantung pada komoditas yang belum terdiversifikasi dan masalah pada pengembangan sumber daya manusia, walaupun ketiganya memiliki karakter persoalan khas yang berbeda.

Dengan begitu, Arif mengingatkan bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wilayah menjadi sangat penting. "Pemerintah pusat bukan berarti tidak terlibat, melainkan ikut mendorong dan membantu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di daerah," imbuhnya.

Arif juga menyarankan agar konsep pembangunan berbasis wilayah tersebut diarahkan untuk mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar tingginya angka pertumbuhan. Adapun, kualitas yang dimaksud antara lain terkait dengan pemerataan yang 2017 ini menjadi prioritas program Presiden Jokowi.

"Pemerataan tersebut dapat menjadi indikator penting kualitas pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia. "Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan terangkat."