Follow
Pemerintah ajak kontraktor Non-BUMN benahi infrastruktur di Palu
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak kontraktor di luar Badan Usaha Milik Negara (non-BUMN) untuk benahi infrastruktur di Palu pasca-gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang bumi Sulawesi Tengah.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyatakan, pemerintah nantinya akan membayar kontraktor non-BUMN yang mau ikut serta membantu pembangunan di Palu.
"Tapi yang paling penting sekarang, kalau ada alat-alat berat dekat Palu, itu bisa dikirim. Itu semua dibayar. Pemerintah membayar. Jadi tidak ada kekhawatiran bekerja secara gratis (tidak dibayar)," sebut dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (2/10).
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Mengapa Pasuruan membangun gedung PLUT-KUMKM? Pembangunan gedung ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan koperasi dan UMKM di Kota Pasuruan,' jelas Gus Ipul.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
BUMN bangun KEK Sanur bagaimana? Perlu diketahui, KEK Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 ini merupakan inisiatif strategis Pemerintah untuk memanfaatkan potensi kawasan Sanur sebagai destinasi pariwisata kesehatan dengan menjadikan Bali sebagai landmark dalam peningkatan dan diversifikasi perekonomian Indonesia.
-
Mengapa Kementerian PUPR mengapresiasi kerja sama dengan WMO? Mengingat, kondisi cuaca juga berdampak pada bidang konstruksi dan pengoperasian infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia.
Dia menambahkan, ketersediaan alat-alat berat saat ini sangat diperlukan untuk berbagai hal seperti proses evakuasi. Oleh karenanya, ia pun meminta pihak kontraktor seperti yang berdiri di bawah Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) untuk mau meminjamkan alat berat.
"Yang mendesak adalah alat-alat berat, saya kira AKI bisa memberi bantuan. Saya ulangi, itu tidak gratis, pasti dibayar," sambung dia.
Untuk bantuan alat berat sendiri, saat ini Kementerian PUPR baru bisa memobilisasinya lewat jalur darat dari tempat terdekat seperti Makassar dan Gorontalo. Sementara dari tempat terdekat lain seperti Surabaya dan Balikpapan belum bisa dilakukan via jalur laut.
Menjawab tantangan tersebut, Ketua Umum AKI Budi Harto menyatakan, kontraktor non-BUMN yang berdiri di bawah bendera AKI juga sudah ada beberapa yang bersedia untuk membantu pemerintah membangun kembali Palu.
"AKI non-BUMN juga ikut partisipasi hal yang sama di Palu. Nanti siap-siap mereka ditelepon pak Menteri (PUPR, Basuki Hadimuljono)," ucapnya.
Asosiasi itu, lanjutnya, juga telah ikut serta membantu proyek infrastruktur di Lombok yang beberapa waktu lalu juga sempat terkena bencana gempa.
"Jadi sekarang di Lombok teman-teman BUMN disuruh nyetak rumah Precast, dan di Palu lebih besar lagi. Jadi teman-teman AKI yang non-BUMN juga bersedia," pungkas dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bupati Bantul mengatakan bahwa hingga saat ini warganya belum perlu bantuan dari luar
Baca Selengkapnya
Masyarakat yang mengikuti kegiatan merupakan penyintas gempa dan tsunami 2018.
Baca Selengkapnya
Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan bakal menerima bantuan.
Baca Selengkapnya
Kecepatan Kementerian PUPR dalam mengakselerasi berbagai program pembangunan dapat terhambat.
Baca Selengkapnya
Ratusan PPPK di Banyuwangi turut bergotong royong bedah rumah tidak layak huni milik warga miskin.
Baca Selengkapnya
Perpres No. 75 tahun 2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah menampung hak-hak warga terdampak pembangunan itu.
Baca Selengkapnya
Merdeka.com memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah serta perusahaan yang berkontribusi dalam upayanya menciptakan lapangan kerja.
Baca Selengkapnya
Selain Boy Thohir, ada pula PT Berau Coal Energy Tbk yang akan melaksanakan proses pertama pembangunan rumah rakyat di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
Pemisahan Kementerian PUPR ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum.
Baca Selengkapnya
Kunjungan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, yang menyambut baik komitmen Gapensi.
Baca Selengkapnya
"Ketika nilai Rupiah melemah, harga bahan baku impor seperti besi, baja, semen, dan alat-alat berat yang diimpor akan meningkat," ucap Andi.
Baca Selengkapnya