Pemerintah Akan Cabut Status Konsesi Lahan Perusahaan Sukanto Tanoto untuk Ibu Kota

Merdeka.com - Lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) akan menempati lahan yang sebagian besar menjadi milik seorang miliuner pendiri kelompok perusahaan manufaktur Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto. Lahan milik Sukanto Tanoto tersebut merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah.

Pemerintah segera mencabut status konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik Sukanto Tanoto dalam rangka mempersiapkan ibu kota baru

"Ya mudah-mudahan tidak lebih dari sebulan (prosesnya)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Hotel Ritz Carlton Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (19/9).

Bambang membenarkan sebagian lahan yang ditargetkan menjadi lokasi ibu kota baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur tercatat atas nama PT ITCI. Nama Sukanto Tanoto menjadi pemegang saham di perusahaan itu.

Bambang menjelaskan soal kepemilikan lahan tersebut. Menurutnya, PT ITCI hanya diberi hak konsesi HTI. Sehingga secara kepemilikan sah lahan tersebut tetap berada milik Negara.

"Lahan itu milik negara, dari tahun berapa itu ada konsesi HTI di situ. Nah setelah kita lihat itu lokasi terbaik untuk ibu kota jadi artinya ada kebutuhan negara akan lahan tersebut, artinya ya diambil konsesi HTI-nya oleh pemerintah," ucapnya.

Kementerian PPN/Bappenas sudah meminta secara langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera memproses pencabutan itu.

"Ya itu nanti oleh KLHK, kita sudah minta KLHK untuk mulai proses," katanya.

Bambang mengungkap beberapa alasan pemerintah mengambil hak konsesi HTI. Salah satunya, lahan itu tidak berada dalam titik api yang memicu kebakaran hutan dan bukan lahan gambut serta tidak mengandung batu bara.

"Ya sudah dipertimbangkan waktu itu dan di tanah itu tidak ada potensi sumber kebakaran karena tidak mengandung gambut dan batu bara," tutupnya.

Selain itu, lahan yang berstatus konsesi kepada swasta juga semakin memudahkan pemerintah untuk mengambil alih lahan tersebut kapan saja dan dalam jumlah berapapun sesuai dengan kebutuhan.

"Ya kan sudah diantisipasi, mereka sudah diberi tahu oleh KLHK ketika dapat HTI maka suatu saat kalau ada kebutuhan nasional bisa diambil atau ditarik, diambil setengah atau sepenuhnya," jelasnya.

Mantan Menteri Keuangan ini menegaskan, pencabutan tersebut tidak akan diberi ganti rugi. Ini salah satu konsekuensi dari status konsesi.

"Ya hitung-hitungan, kita punya kebutuhan ibu kota baru yang menggunakan lahan yang dikonsesi oleh swasta dan itu akan kita ambil."