Pemerintah Akan Kumpulkan Pelaku Usaha Ikan Hias Bahas Kemudahan Perizinan
Merdeka.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berencana akan memanggil seluruh pelaku usaha ikan hias guna membahas mengenai perizinan. Ini dilakukan untuk merespon adanya keluhan dari beberapa pelaku usaha terkait masalah perizinan yang dianggap masih sulit.
"Kita akan udang mereka (para pelaku usaha) untuk rapat. Kita minta semua pengusaha sampaikan masalahnya apa, kita lihat satu-satu dan coba diselesaikan dengan Kementerian Lembaga terkait," kata Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman, Agung Kuswandono di ICE BSD, Tanggerang, Minggu (2/12).
Agung mengakui, selama ini memang telah banyak keluhan yang masuk ke pihaknya. Mengenai persoalan izin sendiri, menurutnya beberapa kementerian masih belum terbuka.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Siapa yang diundang oleh Kementan? Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri saat menerima kunjungan para Duta Petani Muda perwakilan seluruh Propinsi di Indonesia, yang merupakan kegiatan tahunan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) di Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA) Kementan, Jumat (3/5).
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Dimana Kemenkumham menyampaikan permintaan terkait kemudahan berbisnis? Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes yang merupakan rangkaian kegiatan AALCO.
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
"Mungkin dengan mereka sambungannya kurang bagus. Jadi sekarang kita coba lewat Kemenko, kumpul semua. KKP, LHK, pusat, daerah, kita kumpul. Biasanya kumpul gitu solusi keluar," katanya.
Agung menambahkan, mengenai perizinan sendiri memang bukan cuma Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja yang mengurusi. Namun ada juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perdagangan, serta melalui Pemerintah Daerah.
"Nah ini kita satukan. Misalnya izin ekspor. Nah ini kita bikin satu koridor. Kalau tugasnya di KLHK, ya di sana. Kalau di kemendag ya Kemendag. Kita ini kompor. Intinya perizinan gak boleh banyak. Harus dipangkas," sebutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menerima keluhan dari pelaku usaha mengenai perizinan yang selama ini dianggapnya masih tumpang tindih di sektor Kementerian Lembaga.
Menanggapi keluhan tersebut, Menko Luhut menekankan akan mendukung dan mempermudah proses perizinan bagi para pengusaha ikan hias. Pihaknya berjanji akan merangkul semua Kementerian atau Lembaga terkait untuk memberikan kemudahan secara izin.
"Saya pikir pemerintah akan bantu. Tadi ada kesulitan yang disampaikan perizinan akan dibuka satu pintu agar mudah. Kalau ada masalah izin beritau saya. Semua perizinan akan dipermudah," kata Menko Luhut.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kelancaran proses bisnis tak terlepas dari kepatuhan dan pemahaman para pelaku usaha
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya.
Baca SelengkapnyaKerja sama kedua pihak yang telah dirintis sejak tahun 2019.
Baca SelengkapnyaBea Cukai tak ingin barang kiriman pekerja migran Malaysia terhambat dan bermasalah
Baca SelengkapnyaSatgas tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah impor ilegal di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaJanji itu disampaikan Kaesang ketika bertemu dan mendengarkan keluhan nelayan di Kompleks Pelabuhan Perikanan Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaIa ingin agar adanya kemudahan regulasi untuk para nelayan
Baca SelengkapnyaUntuk mengembangkan UMKM, diperlukan sinergitas antara stokeholder terkait.
Baca SelengkapnyaBudi menyatakan pihaknya terbuka terhadap produksi perikanan mentah maupun olahan dalam negeri.
Baca SelengkapnyaData tersebut akan diserahkan kepada instansi terkait dengan koperasi perikanan sebagai mitra.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca Selengkapnya