Pemerintah akan Salurkan Rp2,7 Triliun untuk 5 Kawasan Strategi Pariwisata di 2021
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyalurkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun pada 2021 untuk dukungan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sebelumnya Kementerian PUPR telah menyalurkan anggaran dukungan infrastruktur bagi KSPN pada 2019 sebesar Rp1,65 triliun dan pada 2020 sebesar Rp4 triliun.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Trisasongko Widianto mengatakan, rincian anggaran tersebut merupakan bagian dari total anggaran yang disalurkan oleh Kementerian PUPR sejak 2019 sampai dengan 2021 sebesar Rp8,6 triliun bagi lima KSPN tersebut.
"Rincian anggaran sebesar Rp2,7 triliun pada 2021adalah untuk paket lanjutan tahun jamak atau multiyears contract karena rekomposisi MYC dan perubahan paket single years contract (SYC) menjadi MYC," kata Trisasongko dikutip Antara, Rabu (17/6).
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
Dia menjelaskan, rincian anggaran bagi dukungan infrastruktur pada lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada 2021, antara lain Danau Toba sebesar Rp530,4 miliar, kemudian Borobudur sebesar Rp837,3 miliar, Mandalika sebesesar Rp610,6 miliar, Labuan Bajo sebesar Rp610,6 miliar dan Manado-Bitung-Likupang sebesar Rp200,6 miliar.
"Kemudian untuk proses lelang di lima destinasi wisata super prioritas ini sebanyak 189 kegiatan," imbuhnya.
Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari pekerjaan yang sedang berjalan atau kontraktual swakelola sebanyak 57 persen atau 107 kegiatan senilai Rp2,8 triliun. Kemudian pekerjaan dalam proses lelang sebanyak 43 persen atau 82 kegiatan senilai Rp1,3 triliun.
"Selama pandemi covid-19 ini tidak ada kegiatan di lima destinasi wisata prioritas tersebut yang dihentikan.Semua tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Total anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kemenkominfo
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca SelengkapnyaButuh waktu 8 tahun untuk pemerintah menyelesaikan 158 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaRealisasi anggaran tersebut setara 26,4 persen dari total pagu Rp42,5 triliun.
Baca Selengkapnya