Pemerintah akui BLSM tak efektif tekan angka kemiskinan

Merdeka.com - Selepas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah mengandalkan paket kompensasi supaya warga miskin tak terpukul. Hasilnya, kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang jadi andalan, tak terlalu efektif, sehingga warga tak mampu malah bertambah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengakui, kebijakan bagi-bagi uang Rp 600.000 untuk masyarakat miskin empat bulan setelah BBM naik kurang efektif. Itupun diwarnai dengan pelbagai masalah di lapangan, terutama akibat kisruh pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang jadi dasar pembagian BLSM.

"Waktu persiapan program perlindungan sosial selepas kenaikan BBM sangat singkat, khususnya untuk koordinasi dan sosialisasi dengan aparat di daerah," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/1).

Ditemui terpisah, Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas Vivi Yulaswati menyatakan BLSM memang dihinggapi banyak masalah. Per 2 Januari, dari total anggaran BLSM Rp 9,3 triliun, yang tersalurkan 97 persen.

Pada pembagian BLSM tahap pertama, 314.000 KPS dikembalikan, sedangkan tahap kedua 378.000 kartu yang kembali ke PT Pos sebagai pelaksana pembagian uang itu. Itu pun masih ada 200.000 kartu, disebut Vivi masih 'gentayangan'.

"Jadi ada sekitar 200.000-an KPS gentayangan, tidak jelas, apakah hilang, atau disimpan oleh siapa. Ada yang sepertinya masih disimpan oleh kepala desa," ujarnya.

Sedangkan dari total 403.227 KPS yang dikembalikan ke pemerintah dengan pelbagai alasan, cuma 333.331 rumah tangga yang memanfaatkan. Artinya, dana BLSM tidak seluruhnya tersalur ke masyarakat miskin.

Muara dari semua persoalan itu adalah KPS. Ada ketidaksesuaian data kartu yang dilansir Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat dengan realitas di lapangan.

"Kita mengeluarkan KPS niatnya supaya lebih tepat sasaran. Namun ketika sosialisasi ternyata tidak semudah pada saat kita merencanakan," kata Vivi.

Masalah lain, karena BLSM dibagi saat inflasi menggila, dampak negatif di masyarakat semakin bertambah. Survei Bappenas di 13 kota/kabupaten, uang Rp 600.000 untuk empat bulan itu, rata-rata hanya bertahan untuk 15 hari. Vivi menunjukkan, sebagian warga miskin kebanyakan menggunakan BLSM untuk bayar utang, malah sebagian mengurangi investasi untuk pendidikan, karena coba mengirit belanja setelah memperoleh dana kompensasi BBM itu.

"Kemudian, ada juga terjadi perselisihan keluarga. Ya kan ada yang bapaknya dapat, anaknya enggak," urainya.