Pemerintah akui tak larang bank minta agunan untuk KUR

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla terus berupaya mendorong percepatan penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satunya dengan menerapkan aturan pinjaman KUR di bawah Rp 25 juta tidak dikenakan agunan.

Sayangnya, aturan tersebut seperti pepesan kosong. Masih ada beberapa bank penyalur KUR yang meminta agunan kepada calon nasabah peminjam KUR.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan jika pemerintah sebenarnya tidak mewajibkan aturan tersebut kepada bank penyalur KUR.

"Kita tidak wajibkan tanpa agunan. Itu benar," ujarnya di Menara Bidakara, Jakarta, Selasa (16/2).

Menko Darmin beralasan, bank yang mengenakan agunan kepada nasabahnya untuk pinjaman KUR adalah untuk menjamin pinjaman kredit KUR .

"Boleh jadi dia memerlukan pegangan atau mau kasih kredit yang lebih banyak. Kita tidak tahu. Aturannya tidak kita wajibkan. Tapi bukan kejahatan, dia berikan kredit di bawah plafon, tapi minta agunan. Itu bisa terjadi," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, Menko Darmin mengeluhkan lambatnya serapan penyaluran KUR. Tercatat sepanjang Januari 2016, penyaluran KUR baru tercapai sebesar Rp 6,2 triliun.

"Padahal kita harusnya mencapai 1 bulan Rp 8,5 triliun. Masih ada ruang. Kita sedang rumuskan lagi," kata Darmin.

Menko Darmin menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan merencanakan skema baru dalam penyaluran KUR. "KUR ada mikro, ritel. Kita akan coba desain untuk tampung, misalnya kalau peternakan, penggemukan sapi, gimana KUR yang cocok, kalau perikanan yang perlukan kapal. Kapal penangkap ikan nelayan biasa perlu KUR, bagaimana desainnya. Kita akan selesaikan," tukasnya.

Sebelumnya, para pelaku UMKM juga mengeluhkan masalah agunan. Salah satu pelaku usaha dan Ketua Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi), Sharmila Zaini mengeluhkan bahwa pada praktiknya pelaksanaan KUR di lapangan hampir seluruhnya mensyaratkan agunan.

"Ini kebohongan publik ketika KUR dikatakan tanpa agunan, sebab praktiknya di lapangan pasti dimintai agunan," katanya dalam acara Sosialisasi Percepatan Penyaluran KUR Bersama Stakeholder di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta, Senin (18/1).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AAGN Puspayoga membantah pendapat para pengusaha. Dia mengaku telah berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia namun belum menemukan KUR mikro di bawah Rp 25 juta dengan agunan.

"Saya sudah keliling ke berbagai tempat. Pemberian KUR tanpa agunan benar-benar dilakukan. Itu bukan pembohongan," ujar Puspayoga.

Menurut Puspayoga, adanya temuan perbankan yang meminta agunan kepada penerima KUR hanya bersifat kasus. Artinya tak ditemukan secara nasional, cenderung kepada personal.

"Karena saya sudah keliling, ke Bali, ke Jawa Barat ke mana-mana saya tanya bagaimana ini dikenakan agunan tidak? Mereka jawab tidak. Jadi saya pikir ini adalah kasuistik saja, hanya satu persatu kejadian. Jangan disimpulkan ini terjadi secara nasional," ujarnya.

Mendapat laporan dari pengusaha, pihak Kementerian akan mencatat dan meneruskan kepada pihak bank untuk dikonfirmasi secara jelas. "Nanti biar Bank BRI, Mandiri, BNI dan bank pelaksana lainnya menindaklanjuti."