Pemerintah Andalkan PLTS Kejar Target 23 Persen Bauran Energi di 2025

Merdeka.com - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana membocorkan, strategi baru pemerintah untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen di 2025.

Yakni, dengan fokus memperbanyak dan meningkatkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ketimbang pembangkit listrik tenaga air (PLTA), maupun pembangkit listrik panas bumi (PLTP).

"PLTS akan menjadi porsi terbesar. Mudah-mudahan porsi EBT 23 persen di 2025 bisa dicapai," katanya dalam diskusi virtual Greenpeace Indonesia bertajuk Transisi Energi untuk Menghentikan Krisis Iklim, Selasa (23/11).

Rida menerangkan, strategi untuk memperbanyak proyek maupun kapasitas PLTS tersebut lantaran waktu pengerjaan yang lebih ringkas dibandingkan PLTA maupun PLTP. Sehingga, memungkinkan porsi target bauran EBT 23 persen bisa dicapai di 2025.

"Bayangkan, dengan PLTA dan PLTP itu pembangunannya memerlukan waktu yang lebih lama. Sekitar 6 sampai 7 tahun, sementara 2025 tinggal kurang lebih 5 tahun, itu nggak mungkin," terangnya.

"Maka, kita request dengn PLTS yang bisa skala besar dan juga pembangunannya bisa dilakukan dengan cepat dalam waktu 3 tahun. Mudah-mudahan PLTS menjadi porsi terbesar bagian dari (target EBT) 23 persen di 2025 bisa dicapai," tandasnya.

Indonesia Butuh Investasi USD 34 Miliar Kejar Target 23 Persen Energi Baru Terbarukan

Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) mencatat bahwa Indonesia membutuhkan tambahan energi sebanyak 14.087 megawatt untuk memenuhi perjanjian Paris dalam penyediaan energi baru terbarukan. Tambahan daya tersebut perlu diwujudkan untuk memenuhi target 23 persen energi baru terbarukan di 2025 mendatang.

"Data dari kami, Indonesia membutuhkan energi 14 ribu megawatt untuk mencapai target 23 persen pada 2025," kata Investment Associate, TLFF Bangkit Nugroho dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR-RI , Jakarta, Senin (21/9).

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan investasi sebesar USD 34 miliar. Investasi tersebut nantinya untuk mendanai berbagai proyek energi baru terbarukan yang ada di Indonesia.

Setiap tahunnya, Indonesia perlu menarik investasi USD 6,8 miliar. Sementara itu, estimasi jumlah dana EBT internasional yang tersedia yakni USD 271 miliar pada tahun 2018.

Bangkit melanjutkan, pendanaan yang disediakan internasional untuk EBT ini diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, dia menyarankan agar Indonesia menangkap peluang tersebut untuk mendukung proyek-proyek EBT di dalam negeri.

"Indonesia perlu mempercepat pendanaan dalam negeri dan menarik investasi internasional guna mendukung investasi dalam proyek-proyek EBT," kata Bangkit.

Di Indonesia kata Bangkit, dalam pengamatan TLFF membutuhkan pendanaan dalam jangka panjang. Sumber dana internasional ini yang bisa menjadi jalur lain dalam membiayai pemenuhan pendanaan proyek-proyek EBT.

"Kami mencermati banyak proyek yang kesulitan mendapatkan pendanaan," kata dia.

Pada tahun 2018, pihaknya menandatangani perjanjian dengan PLN untuk kajian bankability dalam proyek-proyek IPP. Selain Itu, TLFF juga membantu pencairan dana PPA tahun 2017 dan mencarikan solusi pendanaan.

"Kami juga bekerja sama dengan para donor dan partner ekuitas untuk membantu pembiayaan," katanya.

Termasuk memberikan pandangan bankability, kemungkinan solusi dan rekomendasi. Terakhir mengembangkan dana infrastruktur inovatif untuk proyek-proyek EBT.