Pemerintah anggarkan Rp 15,6 T bangun perumahan MBR tahun depan
Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya menyediakan rumah bagi para masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program sejuta rumah. Bahkan, tahun depan pemerintah menyediakan alokasi dana penyediaan perumahaan sekitar Rp 10 triliun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU Pera Maurin Sitorus mengatakan anggaran pembiayaan perumahan untuk 2017 sebesar Rp 15,6 triliun. Anggaran itu naik dari tahun 2016 yang Rp 12,4 triliun.
"Sekitar Rp 10 triliun pemerintah akan membangun rumah susun sederhana sewa. Rumah-rumah nelayan juga membangun rumah-rumah di daerah terpencil perbatasan," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (13/10).
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Kenapa UMP 2025 dibahas? 'Kami memahami bahwa ada regulasi dan PP yang berlaku, tetapi kami juga menyadari kebutuhan para pekerja, sehingga kami akan mencari solusi agar regulasi dan pengelolaan dapat tetap dipatuhi, sekaligus memenuhi kebutuhan riil yang diperlukan,' ungkap Susi di Kemenko Perekonomian pada Kamis (3/10/2024).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kapan pemerintah siapkan anggaran KUR? Pemerintah menyiapkan anggaran untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp47,78 triliun pada 2024.
Namun, Maurin mengatakan, anggaran tersebut masih dalam pagu indikatif, yang tengah dibahas DPR. "Karena ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Kalau UU APBN-nya ditetapkan, yang direncanakan akhir Oktober ini," jelasnya.
Di sisi lain, Maurin menyebut tahun ini pemerintah telah membangun 410.000 unit rumah dari total target 700.000 unit yang akan dibangun sepanjang tahun 2016.
"Sejuta rumah di-break down 700.000 untuk MBR, di mana 300.000 untuk yang komersial. Data yang kami terima sampai saat ini, realisasinya sudah sekitar 410.000," ungkapnya.
Dari 410 ribu rumah yang sudah terbangun, lanjutnya, sekitar 9.000 rumah untuk komersial, sedangkan sisanya sekitar 320.000 untuk MBR. Dari 320.000, yang sudah KPR sekitar 110.000 unit.
Namun, angka ini dipastikan akan terus berubah seiring dengan pembangunan yang saat ini tengah dijalankan. Apalagi program sejuta rumah tidak hanya berjalan di Pulau Jawa saja melainkan di seluruh Indonesia.
"Year to date. Tapi ini biasanya data-data pembangunan perumahan ini alami lag waktu. Tidak real time. Karena data-dara ini diperlukan dari seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun dia mengatakan penerapan PPN 12 persen masih sekadar rencana yang perlu dibahas lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaHashim mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan baru.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaRUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca SelengkapnyaAda beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaSikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.
Baca SelengkapnyaInsentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.
Baca SelengkapnyaMemasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca Selengkapnya