Pemerintah anggarkan Rp 2 miliar bikin rencana detail tata ruang
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi terbatas mengenai rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten kota khusus daerah investasi. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil Dan beberapa perwakilan Eselon I Kementerian terkait.
Sofyan mengatakan, pemerintah berencana menganggarkan dana sekitar Rp 2 miliar untuk merampungkan pembuatan RDTR di 150 kabupaten kota seluruh Indonesia. Pembuatan RDTR ini juga merupakan bagian dari online single submission (perizinan secara online).
"Per kabupaten itu dianggarkan Rp 2 miliar ya karena untuk RDTR. Tapi ditujukan untuk kabupaten kota yang tujuan daerah investasi. Supaya OSS itu bisa jalan dan efektif maka perlu ada RDTR," ujar Menteri Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (28/5).
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
-
Kenapa ATR/BPN membuat website ppid.atrbpn.go.id? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang.
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Apa yang diterbitkan oleh Kementerian ATR untuk aset masyarakat? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat.
Dia menjelaskan, selama ini baru sekitar 40 kabupaten dan kota yang telah memiliki RDTR. Sementara Indonesia memiliki sekitar 150 daerah yang berpotensi memiliki potensi investasi.
"Banyak kabupaten belum punya RDTR. Yang punya RDTR itu baru 40 kabupaten kota. Oleh karena itu, solusinya akan dibikin tim. Akan dibikin RDTR untuk 100 sampai 150 kabupaten kota yang merupakan tujuan investasi besar," jelasnya.
Menteri Sofyan menambahkan, pemerintah akan merampungkan pembentukan tim khusus RDTR. Mengingat RDTR sangat dibutuhkan dalam sistem perizinan OSS yang akan diluncurkan pada akhir bulan ini.
"Jadi bikin tim, nanti disediakan bantuan Biaya untuk mempercepat RDTR. Pengadaan instruksi ditugaskan sekda dan dirileksi beberapa kebijakan supaya cepat keluar kebijakan. Timnya dibentuk Menko Perekonomian Darmin Nasution," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini ditegaskan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaSecara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sudah ada 13 kabupaten/kota dengan bidang tanah yang lengkap terpetakan
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mengingatkan warga yang ingin membuka usaha di suatu wilayah bisa memeriksa website ini.
Baca SelengkapnyaProgram ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca SelengkapnyaNusron mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan berbagai instansi untuk memfinalkan pinjaman tersebut.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan penyerahan ini DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca Selengkapnya