Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Awasi Kendaraan yang Isi Solar Subsidi Melebihi Kuota

Pemerintah Awasi Kendaraan yang Isi Solar Subsidi Melebihi Kuota solar. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat pengawasan penyaluran solar subsidi, dengan menertibkan kendaraan yang mengonsumsi solar secara tidak wajar dari sisi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, jika konsumsi solar subsidi melebihi kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019, maka akan dilakukan pengetatan pengawasan.

"Kalau melebihi kuota, kita akan melakukan pengawasan," kata Djoko, dalam Pertamina Energy Forum, di Jakarta, Selasa (26/11).

Orang lain juga bertanya?

Djoko mengungkapkan, pengawasan akan fokus pada kendaraan yang mengisi solar subsidi dengan volume tidak wajar, hal ini dicurigai akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak mengonsumsi.

"Ada konsumsi di luar kewajaran. Misalnya ada satu mobil terekam mengonsumsi 700 liter. Ada yang 250, ini yang mau kita tertibkan," tutur Djoko.

Menurut Djoko, pemerintah tidak segan menjatuhkan hukuman bagi pihak yang kedapatan menyalahgunakan solar subsidi, karena merugikan negara. "Gunakan hukum lah. Kan tidak wajar. Kita sudah ada rekapnya,"‎ tandasnya.

Tambah Kuota Solar Subsidi

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, konsumsi solar subsidi lebih tinggi dari kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019, sehingga diperkirakan akan habis pada akhir November.

"Solar subsidi memang betul realisasi penjualan melebihi kuota, kalau dihitung akan habis akhir November," kata Nicke, di sela acara Pertamina Energy Forum, di Jakarta, Selasa (26/11).

Menurut Nicke, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah memutuskan untuk menambah kuota solar subsidi. Setelah adanya kepastian tersebut, Pertamina kembali menyalurkan solar subsidi secara normal.

"Dari ESDM dan BPH Migas sudah menyampaikan ke semua pihak ditambah kuotanya. Persediaan ada saat pemerintah akan menambah kami menyalurkan lagi," tuturnya.

Meski kuota solar ditambah, Nicke mengingatkan masyarakat agar mengonsumsi solar subsidi secara wajar, juga bagi masyarakat yang mampu tidak berhak menggunakan solar subsidi. "Kami berharap ini subsidi, subsidi pakai uang negara juga, kami harapkan pihak yang berhak menggunakan solar subsidi ini dengan volume yang wajar penggunaan yang wajar," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Semua Kendaraan Boleh Beli Solar Subsidi, Pemerintah Ungkap Alasan Begini
Tak Semua Kendaraan Boleh Beli Solar Subsidi, Pemerintah Ungkap Alasan Begini

Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.

Baca Selengkapnya
Nasib Pembatasan Pembelian Pertalite di Tangan Sri Mulyani dan Erick Thohir
Nasib Pembatasan Pembelian Pertalite di Tangan Sri Mulyani dan Erick Thohir

Arifin mengatakan, Kementerian ESDM sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut tahun ini.

Baca Selengkapnya
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Solar Berlaku Tahun Ini, Hanya Mobil Tertentu Boleh Beli
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Solar Berlaku Tahun Ini, Hanya Mobil Tertentu Boleh Beli

Aturan baru nantinya akan memuat kategori kendaraan apa saja yang boleh menggunakan Pertalite dan Solar.

Baca Selengkapnya
Harga Solar Seharusnya Rp12.100 per Liter, Pemerintah Bakal Beri Subsidi Rp3.000 per Liter di 2025
Harga Solar Seharusnya Rp12.100 per Liter, Pemerintah Bakal Beri Subsidi Rp3.000 per Liter di 2025

Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.

Baca Selengkapnya
Luhut Pastikan Aturan Pembatasan Pertalite Selesai di Era Jokowi
Luhut Pastikan Aturan Pembatasan Pertalite Selesai di Era Jokowi

Nantinya, akan tercantum kategori khusus kendaraan yang bisa membeli Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Baca Selengkapnya
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Beri Perintah Selesaikan Aturan Pembatasan Konsumsi Pertalite dan Solar dalam Tiga Pekan
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Beri Perintah Selesaikan Aturan Pembatasan Konsumsi Pertalite dan Solar dalam Tiga Pekan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.

Baca Selengkapnya
Bocoran Luhut soal Pembatasan Pertalite: Diumumkan Jokowi Hingga Gunakan Teknologi AI untuk Mantau Kendaraan Berhak
Bocoran Luhut soal Pembatasan Pertalite: Diumumkan Jokowi Hingga Gunakan Teknologi AI untuk Mantau Kendaraan Berhak

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Siap-siap, Pemerintah Perketat Pembelian Solar untuk Jenis Kendaraan Tertentu
Siap-siap, Pemerintah Perketat Pembelian Solar untuk Jenis Kendaraan Tertentu

Pemerintah akan memperketat penjualan solar bersubsidi.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Menteri Bahlil Pangkas Kuota Solar Subsidi untuk Tahun 2025
Siap-Siap, Menteri Bahlil Pangkas Kuota Solar Subsidi untuk Tahun 2025

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
FOTO: Pemerintah Pastikan Nelayan Dapat Kuota Solar Bersubsidi 3,4 Juta Kl di 2023
FOTO: Pemerintah Pastikan Nelayan Dapat Kuota Solar Bersubsidi 3,4 Juta Kl di 2023

Selain itu, harga solar subsidi dipastikan sebesar Rp6.500 per liter untuk semua SPBU.

Baca Selengkapnya
INFOGRAFIS: Konsumsi Pertalite dan Solar akan Dibatasi, Sosialisasi Awal Bulan Depan
INFOGRAFIS: Konsumsi Pertalite dan Solar akan Dibatasi, Sosialisasi Awal Bulan Depan

Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Aturan Kriteria Kendaraan Boleh Konsumsi Pertalite Segera Terbit
Siap-Siap, Aturan Kriteria Kendaraan Boleh Konsumsi Pertalite Segera Terbit

Revisi Perpres 191/2014 akan memperbaiki skema penyaluran BBM dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Baca Selengkapnya