Pemerintah Bakal Batasi Pembangunan PLTU, Ini Alasannya

Merdeka.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan,‎ sejumlah negara sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan PLTU pada 2050 untuk mengurangi polusi udara, namun Indonesia belum mengambil sikap mengenai hal tersebut.

‎"Batubara banyak negara exit batubara 2050 Indonesia belum menjawab," kata Jonan, saat menghadiri perayaan hari listrik nasional, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (9/10).

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk mengerem ‎pembangunan PLTU, yaitu pembangunan PLTU hanya boleh dilakukan di dekat sumbernya di mulut tambang. Hal ini akan diatur dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPT).

"Saya minta di RUPTL kalau mau bangun PLTU harus mulut tambang, kalau tidak, tidak bisa," tegasnya.

Dia yakin hal tersebut bisa diterapkan, sebab saat ini jaringan listrik sudah tersambung, dengan begitu listrik dari pembangkit bisa disalurkan ke konsumen yang letaknya jauh dari pembangkit.

"Kan grid (jaringan) sudah dipasang, di Sumatera sudah tersambung ada tol listrik," tuturnya.

Sebagai alternatif pengganti keberadaan PLTU, pembangunan pembangkit ke depan diprioritaskan yang lebih bersih, berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dan menggunakan gas. "Nanti BPP naik, saya bilang gini coba cari cara agar tidak tinggi kan harga gas sudah murah diatur di mid stream agar harga wajar," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com