Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Bakal Bentuk Badan Pangan Nasional

Pemerintah Bakal Bentuk Badan Pangan Nasional beras bulog. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Pemerintah bakal segera membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) untuk mengintegrasikan kebijakan perberasan nasional dari hulu hingga hilir, terutama terkait dengan impor beras dan peningkatan serapan domestik. Saat ini desain BPN tengah digodok oleh Bappenas, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, presiden (Jokowi) minta Bappenas untuk desain BPN. mudah-mudahan dapat segera diwujudkan," kata Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Anang Noegroho Setyo Moeljono dalam webinar bertajuk Reformulasi Kebijakan Perberasan, Senin (22/3).

Anang menjelaskan, BPN nantinya memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan Bulog, yang selama ini bertugas untuk menjamin pasokan dan serapan beras petani dalam negeri. Maka dari itu, pihaknya memastikan Bappenas telah melakukan pertemuan intensif dengan Kementerian BUMN dan juga Bulog untuk membahas posisi Bulog setelah terbentuknya lembaga baru tersebut, menyusul adanya penyesuaian peran kementerian dan lembaga lainnya dalam kebijakan pangan.

"Kita berdiskusi intensif bagaimana memosisikan Bulog ini, apakah kontraktor dan regulator. Atau regulatornya itu BPN dan kontraktor itu adalah Bulog," bebernya.

Adapun, latar belakang pembentukan BPN sendiri tak lepas dari rumitnya pengambilan keputusan untuk kebijakan pangan. Di mana harus melalui delapan hingga sembilan kementerian dan lembaga terkait yang dinilai tidak efektif dan efisien.

Sehingga, dibutuhkan pembentukan lembaga seperti BPN untuk menyinergikan dan mengkoordinasikan kebijakan hanya dalam satu lembaga, yang juga telah diatur di dalam UU No.18/2012. "Parlemen sudah beri dukungan mengenai konsern dan atensi yang tinggi mengenai bagaimana pentingnya BPN ini untuk sinergitas maupun koordinasi di tingkat kebijakan," tegasnya.

Dia berharap, dengan adanya BPN ini, postur operasional Bulog yang selama ini hanya menjalankan tugas pemerintah dalam perspektif operasional Public Service Obligation (PSO) atau pelayan publik, juga dapat mengembangkan sayapnya ke ranah komersial.

"Menurut hemat kami dua sayap ini menjadi Bulog ke depan. Bagaimana Bulog bisa lincah. Satu institusi menjamin kestabilan pasokan dan kestabilan harga, ini menjadi satu kebutuhan di masa yang akan datang," ungkapnya.

Dia menambahkan, pemerintah telah memberikan payung hukum bagi Bulog dalam PP No.13/2016 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Bulog, agar dapat bergerak lebih jauh dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan mengembangkan produk-produk turunan dari beras.

"Saya pikir di dalam kerangka regulasi 2016 tentang Bulog juga dimintakan bisnis Bulog menjadi lebih luas. Nilai tambah beras juga menjadi satu tantangan ke depan, harapannya Bulog bisa jadi agensi. Ke depan itu beras yang kita ingin hasilkan adalah beras dengan kandungan nutrisi yang lebih baik, ada istilah biofortifikasi dan fortifikasi pangan beras," tutupnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Peluang Keran Impor Pangan Terbuka Lebar, Begini Penjelasannya
Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Peluang Keran Impor Pangan Terbuka Lebar, Begini Penjelasannya

Bapanas proyeksi kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan realisasi program makan bergizi gratis.

Baca Selengkapnya
Menteri Prabowo Janji Indonesia Setop Impor Beras Tahun Depan
Menteri Prabowo Janji Indonesia Setop Impor Beras Tahun Depan

Pemerintah berencana mengubah struktur Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial.

Baca Selengkapnya
Indef Kritik Prabowo yang Mau Bikin Badan Penerimaan Negara di Bawah Kementerian Keuangan
Indef Kritik Prabowo yang Mau Bikin Badan Penerimaan Negara di Bawah Kementerian Keuangan

Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Baca Selengkapnya
Bapanas Minta BUMN Pangan Siapkan Anggaran Khusus untuk Beli Produk Petani Lokal
Bapanas Minta BUMN Pangan Siapkan Anggaran Khusus untuk Beli Produk Petani Lokal

Penyerapan produk lokal oleh BUMN ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Baca Selengkapnya
Plt Mentan Dorong Pembangunan Ekosistem Pangan Nasional
Plt Mentan Dorong Pembangunan Ekosistem Pangan Nasional

Ekosistem pangan nasional ini bukan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya
Program Makan Bergizi Gratis Diklaim Beri Dampak Positif bagi Industri Makanan dan Minuman, Begini Penjelasannya
Program Makan Bergizi Gratis Diklaim Beri Dampak Positif bagi Industri Makanan dan Minuman, Begini Penjelasannya

Program makan bergizi gratis akan dikelola Badan Gizi Nasional.

Baca Selengkapnya
Beras Langka, Jokowi Perintahkan Bapanas Tambah Stok Beras Kemasan 5 Kg
Beras Langka, Jokowi Perintahkan Bapanas Tambah Stok Beras Kemasan 5 Kg

Presiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.

Baca Selengkapnya
Harga Terus Melonjak, Pemerintah Akhirnya Impor 1,6 Juta Ton Beras
Harga Terus Melonjak, Pemerintah Akhirnya Impor 1,6 Juta Ton Beras

Rencana impor beras sebanyak 1,6 juta ton ini telah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi maupun kementerian teknis terkait.

Baca Selengkapnya
Prabowo Target Swasembada Pangan 2028, Tak Lagi Impor Beras hingga Kedelai
Prabowo Target Swasembada Pangan 2028, Tak Lagi Impor Beras hingga Kedelai

Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp139,4 triliun di 2025. Alokasi itu menyebar di beberapa kementerian/lembaga.

Baca Selengkapnya
Bisik-Bisik Jokowi ke Bacapres Ganjar Pranowo saat Rakernas PDIP, Ini Isinya
Bisik-Bisik Jokowi ke Bacapres Ganjar Pranowo saat Rakernas PDIP, Ini Isinya

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku telah bisik-bisik ke Ganjar Pranowo jika terpilih sebagai Presiden periode 2024-2029 mendatang.

Baca Selengkapnya
RI Masih Perlu Impor Beras, Jokowi Lobi China dan Bangladesh
RI Masih Perlu Impor Beras, Jokowi Lobi China dan Bangladesh

Presiden Jokowi berupaya agar cadangan beras di Indonesia cukup.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Pemerintah Waspada Krisis Pangan: Negara yang Impor Beras Ketar-Ketir
Megawati Minta Pemerintah Waspada Krisis Pangan: Negara yang Impor Beras Ketar-Ketir

Megawati mengingatkan pemerintah mengenai ancaman krisis pangan ke depan.

Baca Selengkapnya