Pemerintah bakal gratiskan sertifikasi SNI pakan ikan
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menggratiskan proses pendaftaran sertifikasi pakan ikan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Program ini merupakan upaya pemerintah mendukung kesejahteraan pengusaha pakan ikan mandiri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menjelaskan, para pengusaha pakan ikan selama ini dibebani biaya pendaftaran pakan ikan SNI yang cukup mahal.
"Selama ini untuk registrasi butuh biaya sekitar Rp 2 juta, besok tidak lagi, gratis, ini mulai tahun depan," kata Slamet di Kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (8/12).
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Siapa yang mendukung KKP dalam menggaungkan perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang menargetkan produksi perikanan 24,58 juta ton? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
KKP pun akan memangkas birokrasi untuk pendaftaran pakan ikan yang semula rumit dan membutuhkan banyak persyaratan menjadi singkat melalui daring atau online.
Anggarannya, KKP sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 120 miliar dari APBN 2016 untuk program peningkatan pakan ternak mandiri ini. "Ini mulai dari pemberian bantuan mesin pengolahannya, alat angkutnya, termasuk penggratisan registrasi itu, tapi ini bukan subsidi, tapi stimulan," papar Slamet.
Slamet mengungkap bahwa saat ini kebutuhan pakan ikan menjadi beban biaya terbesar dalam budidaya ikan yakni mencapai 70-80 persen. Dengan menciptakan keefektifan dalam berproduksi, serta dukungan peran pemerintah, diharapkan dapat menekan biaya budidaya ikan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diharapkan program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca SelengkapnyaBudi menyatakan pihaknya terbuka terhadap produksi perikanan mentah maupun olahan dalam negeri.
Baca SelengkapnyaProgram ini bertujuan membangun generasi Indonesia yang tangguh, kuat, dan cerdas dengan memastikan pemenuhan asupan protein.
Baca SelengkapnyaAmran mengatakan Kementerian Pertanian siap memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang direncanakan oleh pemerintahan baru 2024-2029.
Baca SelengkapnyaBudi menyebut, kegiatan makan bergizi ikan gratis tersebut dalam rangka memperkenalkan aneka olahan produk perikanan kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaTerdapat banyak manfaat kesehatan yang diraih masyarakat dari mengonsumsi ikan. Antara lain melahirkan generasi unggul di masa mendatang.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mengatakan bahwa nilai anggaran program makan bergizi gratis (MBG) per porsi akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Baca SelengkapnyaGelaran Bulan Bakti Kelautan Perikanan juga dimeriahkan oleh kegiatan lain yang dihadirkan Ditjen PSDKP pada 20-26 Oktober.
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaSudah ada 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi.
Baca SelengkapnyaBudi menyebut distribusi lapangan kerja meliputi nelayan sebanyak 86.403 orang, industri HPI 73.800 orang, dan industri susu ikan 35.593 orang.
Baca Selengkapnya