Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Bakal Hapus Kewajiban Laporan Surveyor untuk Kelapa Sawit dan Pipa Gas

Pemerintah Bakal Hapus Kewajiban Laporan Surveyor untuk Kelapa Sawit dan Pipa Gas Darmin Nasution. ©Humas Kemenko Perekonomian

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut bahwa pemerintah masih mengkaji dua kelompok komoditas ekspor bebas kewajiban penyampaian laporan surveyor (LS). Kedua komoditas itu adalah, kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan pipa gas.

"Ini masih kita pelajari ya tapi paling arahnya itu dua ya yaitu CPO dan pipa gas. Pipa gas ngapain disuruh LS. Kamu mau ngukur apa, pakai apa? Itu enggak perlukan? Yaudah," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Senin (4/2).

Menko Darmin menegaskan, sebenarnya masih ada dua komoditas lain yang rencananya akan dibebaskan dari LS. Kedua komoditas tersebut antara lain kayu gelondongan dan rotan.

"(Kayu gelondongan dan rotan) Kalau dikaji belum tentu akan dilaksanakan. Kalau kita anggap itu perlu, ya akan dijalankan. Tp kalau CPO dan pipa gas mah tidak perlu," jelasnya.

Pembebasan ini diperlukan untuk melakukan efisiensi prosedur ekspor. Sehingga ke depan, ekspor Indonesia lebih cepat dan mudah dalam hal administrasi.

"Tergantung kan komoditinya lain-lain. Kita sebenarnya bukan hanya urusan LS tapi ada juga prosedur lain yang enggak perlu ya enggak usah dilakukan. Tentu saja kalau perlu ya dilakukan," jelasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru

Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.

Baca Selengkapnya
Menteri Arifin Tasrif Temui Menteri PUPR, Minta Biaya Gas Murah
Menteri Arifin Tasrif Temui Menteri PUPR, Minta Biaya Gas Murah

Pipa transmisi gas Ruas Cirebon-Semarang ditaksir memakan biaya Rp3,3 triliun.

Baca Selengkapnya
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang

Luhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Wamentan Harap Alih Fungsi LP2B Tak Ganggu Produksi Pangan Nasional
Wamentan Harap Alih Fungsi LP2B Tak Ganggu Produksi Pangan Nasional

Wamentan, Harvick Hasnul Qolbi menghadiri pembukaan Rapat kerja Pertanahan dan Kehutanan 2023 yang diselenggarakan oleh SKK Migas.

Baca Selengkapnya
Dirut PGN: Insentif Harga Harga Gas Bumi Buat Sektor Hulu Menderita, Sektor Hilir Untung
Dirut PGN: Insentif Harga Harga Gas Bumi Buat Sektor Hulu Menderita, Sektor Hilir Untung

SKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.

Baca Selengkapnya
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024

Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.

Baca Selengkapnya
Usai Dilantik Jadi Menteri ESDM, Bahlil Tancap Gas Tingkatkan Produksi Migas Dalam Negeri Agar Lepas Ketergantungan Impor
Usai Dilantik Jadi Menteri ESDM, Bahlil Tancap Gas Tingkatkan Produksi Migas Dalam Negeri Agar Lepas Ketergantungan Impor

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, target lifting migas ditetapkan sebesar 635.000 barel per hari (BPOD).

Baca Selengkapnya
Gas Elpiji 3 Kg Langka, Menteri ESDM: Berarti Bocor Kemana-mana
Gas Elpiji 3 Kg Langka, Menteri ESDM: Berarti Bocor Kemana-mana

Pemerintah semakin berat dalam menyalurkan bantuan dana untuk LPG 3 Kg bersubsidi.

Baca Selengkapnya