Pemerintah Bakal Hapus Kewajiban Laporan Surveyor untuk Kelapa Sawit dan Pipa Gas
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut bahwa pemerintah masih mengkaji dua kelompok komoditas ekspor bebas kewajiban penyampaian laporan surveyor (LS). Kedua komoditas itu adalah, kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan pipa gas.
"Ini masih kita pelajari ya tapi paling arahnya itu dua ya yaitu CPO dan pipa gas. Pipa gas ngapain disuruh LS. Kamu mau ngukur apa, pakai apa? Itu enggak perlukan? Yaudah," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Senin (4/2).
Menko Darmin menegaskan, sebenarnya masih ada dua komoditas lain yang rencananya akan dibebaskan dari LS. Kedua komoditas tersebut antara lain kayu gelondongan dan rotan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pipa PAM? Senior Manager Corporate Communication and Office Director PAM Jaya Gatra Vaganza mengatakan, saat ini pihaknya masih memastikan posisi titik kebocoran pipa utama tersebut.
-
Mengapa BPH Migas cek pipa gas Batam? BPH Migas turun langsung untuk memastikan kondisi pipa transmisi dalam kondisi baik dan andal.
-
Bagaimana BPH Migas memantau pipa gas? Untuk monitoring data, dalam proses pengangkutan gas bumi Wahyudi mengungkapkan bahwa PT TGI telah mengembangkan dengan mekanisme sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). 'Jadi, Penyaluran, volume, pengangkutan, tekanan, temperatur, komposisi gas bumi, semua sudah terpantau secara online, realtime.
-
Di mana pipa gas di Batam? Pipa ini memiliki fungsi yang vital dalam pengangkutan gas bumi dari Sumatera Selatan, Jambi, Tanjung Jabung, Batam, hingga jalur ekspor ke Singapura.
-
Kapan pipa gas mulai ditata? Selain kabel yang mulai disembunyikan dalam tanah, pipa gas juga mulai ditata. Perusahaan Gas Negara menargetkan pembangunan 154.000 sambungan gas rumah tangga di Wilayah DKI Jakarta pada tahun 2022.
-
Kenapa Pertamina bangun terminal LPG di Bima dan Kupang? 'Terminal LPG Bima dan Kupang akan mendukung terwujudnya availability, accessibility, dan affordability energi khususnya LPG di wilayah NTB dan NTT. Penyelesaian PSN ini menjadi penting karena besarnya manfaat ketersediaan energi yang berkeadilan bagi masyarakat bahkan sampai pelosok,' jelas Riva.
"(Kayu gelondongan dan rotan) Kalau dikaji belum tentu akan dilaksanakan. Kalau kita anggap itu perlu, ya akan dijalankan. Tp kalau CPO dan pipa gas mah tidak perlu," jelasnya.
Pembebasan ini diperlukan untuk melakukan efisiensi prosedur ekspor. Sehingga ke depan, ekspor Indonesia lebih cepat dan mudah dalam hal administrasi.
"Tergantung kan komoditinya lain-lain. Kita sebenarnya bukan hanya urusan LS tapi ada juga prosedur lain yang enggak perlu ya enggak usah dilakukan. Tentu saja kalau perlu ya dilakukan," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca SelengkapnyaPipa transmisi gas Ruas Cirebon-Semarang ditaksir memakan biaya Rp3,3 triliun.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaWamentan, Harvick Hasnul Qolbi menghadiri pembukaan Rapat kerja Pertanahan dan Kehutanan 2023 yang diselenggarakan oleh SKK Migas.
Baca SelengkapnyaSKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca SelengkapnyaPenghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaDalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, target lifting migas ditetapkan sebesar 635.000 barel per hari (BPOD).
Baca SelengkapnyaPemerintah semakin berat dalam menyalurkan bantuan dana untuk LPG 3 Kg bersubsidi.
Baca Selengkapnya