Follow
Pemerintah bakal hilangkan duplikasi pembiayaan proyek
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bakal ada perbaikan proses pembiayaan program prioritas. Sebab, masih ada proyek yang mendapat pembiayaan dari kementerian dan pemerintah daerah.
Ke depan, alokasi anggaran dari kementerian bakal ditiadakan. Sehingga, program hanya akan mendapat pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke pemerintah daerah.
"Ini dana duplikasi, dda anggaran yang tadinya di Kementerian atau Lembaga kemudian diusulkan untuk dilaksanakan di daerah. Tapi kemudian tetap minta anggaran dari pusat juga, kalau begitu janganlah," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (12/8).
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bantuan apa yang diberikan Kementan? Kementan Salurkan Bantuan 2,3 Ton Pangan Untuk Masyarakat Papua Terdampak Cuaca Ekstrem Kementerian Pertanian (Kementan) merespons cepat adanya cuaca ekstrem yang mengakibatkan 6 warga Puncak Papua meninggal dunia.
Dia mencontohkan, dana duplikasi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai Rp 1,4 triliun. Penghilangan dana duplikasi dilakukan dalam rangka penghematan anggaran.
Selain itu, penghematan anggaran juga bisa diperoleh dari efisiensi proses lelang proyek di Kementerian.
Terbukti, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berhasil menghemat Rp 2,1 triliun dan Kementerian Kesehatan Rp 875 miliar.
Penghematan ini dinilai sebagai mekanisme pengendalian defisit anggaran.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Erick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Baca Selengkapnya
Konsolidasi Waskita Karya dan Hutama Karya membuat mereka tidak lagi saling berebut proyek.
Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Pastikan Suntikan Dana Abadi LPDP Tetap Ada di APBN 2024
Baca Selengkapnya
Dari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun diangarkan untuk dana beasiswa LPDP.
Baca Selengkapnya
Selain itu, Kementerian Keuangan saat ini juga tengah membantu penyiapan 3 Proyek KPBU SPAM melalui fasilitas PDF.
Baca Selengkapnya
Basuki menerangkan daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Skema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca Selengkapnya
Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.
Baca Selengkapnya
Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Baca Selengkapnya
BUMN yang dilebur ini tidak akan lagi adu tender jika terdapat satu proyek.
Baca Selengkapnya
Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.
Baca Selengkapnya