Follow
Pemerintah bakal 'jual' delapan BUMN tahun depan
Merdeka.com - Pemerintah akan memprivatisasi sejumlah badan usaha milik negara pada 2016. Hal ini sebagai salah satu cara meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
"Pada 2016, kami segera usulkan privatisasi terhadap setidaknya 8 perusahaan. Polanya bisa IPO (penawaran saham perdana kepada publik), 'right issue' (penerbitan kembali saham baru), dan mencari investor strategis," kata Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. Ro, di Jakarta, seperti dilansir Antara, kemarin.
Menurut Aloysius, usulan privatisasi delapan BUMN tersebut saat ini sudah disampaikan kepada Komite Tim Privatisasi yang diketuai Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk mendapatkan persetujuan.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Bagaimana cara BKPM mencapai target Indonesia Emas? Untuk mencapai pertumbuhan itu, maka hilirisasi sebagai dongkrak yang efektif. Bahlil juga menuturkan, pemerintah sudah membuat desain besar di berbagai sektor untuk hilirisasi. Di antaranya, minyak dan gas, mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.'Kita menciptakan nilai tambah di sini, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik,' imbuhnya.
Setelah itu BUMN mendapat "lampu hijau" dari Komite Tim Privatisasi, langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan dari Komisi VI DPR-RI.
Dia menjelaskan, privatisasi yang akan ditempuh dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama sebanyak empat BUMN melakukan right issue yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang diusulkan memperoleh PMN senilai Rp 1,5 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp 1,25 triliun dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk senilai Rp 2 triliun.
Selanjutnya, mendorong IPO sebanyak dua anak usaha BUMN. "Namanya (IPO) belum bisa kita ungkapkan. Tapi yang jelas satu perusahaan bergerak dalam industri agro," ujarnya.
Adapun privatisasi kelompok kedua yaitu dengan menempuh 'exit strategy' yang dilakukan terhadap dua perusahaan seperti PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) dan PT Kerta Leces dengan cara mengundang investor strategis.
Lebih lanjut Aloy menjelaskan, meskipun menyiapkan sejumlah BUMN masuk dalam program privatisasi 2016, namun harus melalui kajian mendalam yang disesuaikan dengan kondisi pasar.
"Kita tidak ingin membanjiri pasar sekaligus, agar hasil privatisasi lebih maksimal. Kita upayakan pada kuartal I 2016 sudah ada BUMN yang diprivatisasi," ujarnya.
Dia menambahkan, dua perusahaan yakni Merpati Nusantara dan Kertas Leces akan didahulukan, kemudian empat BUMN besar dengan PMN, dan terakhir dua BUMN IPO.
"Tinggal mengatur saja. Kalau bisa setiap kuartal ada BUMN yang melakukan right issue," tegasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Ukungan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen dari BUMN merupakan prioritas utama.
Baca Selengkapnya
Erick menyampaikan, penggabungan ketujuh perusahaan ini merupakan bentuk dari perbaikan tata kelola BUMN Karya.
Baca Selengkapnya
BUMN yang dilebur ini tidak akan lagi adu tender jika terdapat satu proyek.
Baca Selengkapnya
Erick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.
Baca Selengkapnya
Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca Selengkapnya
Dari segi pendapatan, kata Erick, meningkat dari Rp1.930 triliun pada 2020 ke Rp2.933 triliun pada 2023.
Baca Selengkapnya
Pembubaran 7 perusahaan BUMN merupakan bagian dari program transformasi yang diusung sejak 2019 lalu.
Baca Selengkapnya
Pembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca Selengkapnya
Erick menyebut, kajian terkait dividen berada diranah Kementerian Keuangan sebagai pemilik perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Arya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.
Baca Selengkapnya
Pembubaran BUMN ini dilakukan hingga seluruh aset dan kewajiban kreditur selesai.
Baca Selengkapnya