Pemerintah bakal kelola 21.000 hektare lahan lewat bank tanah

Merdeka.com - Sepanjang tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mencatat Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 23.795,45 hektare.

Tanah tersebut digunakan antara lain sebesar 1.422,24 hektare untuk Reforma Agraria, 732,03 hektare untuk Program Strategis Nasional dan 212,13 hektare untuk cadangan negara lainnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan saat ini pihaknya masih memiliki TCUN yang belum dimanfaatkan sepenuhnya sebesar 21.429,04 hektare. TCUN tersebut rencananya akan dialokasikan untuk mendukung program bank tanah yang sedang dibahas oleh pemerintah.

"Kita sedang bahas mengenai bank tanah mudah-mudahan akhir tahun ini atau di awal tahun depan akan diteken Perpres. Sehingga bank tanah akan mengatur dan mengelola TCUN dan catatan kami, puluhan ribu hektar bisa kita berdayakan," ujar Sofyan di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/11).

Sofyan mengatakan dengan adanya bank tanah tersebut, masyarakat akan dimudahkan dalam memperoleh informasi lokasi tanah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Sehingga masyarakat atau lembaga dapat mengajukan izin pemanfaatan kepada pemerintah.

"Nanti setelah masuk ke dalam bank tanah bisa dilakukan akses secara lebih baik. Tanah ini harus dimanfaatkan secara optimum, karena kalau menganggur jadi tidak punya nilai," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pembentukan Bank Tanah Kementerian ATR Himawan Arif mengatakan rencana pengadaan bank tanah sedang dibahas bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan delapan Kementerian lainnya. Rencana tersebut juga dibahas bersama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan.

"Sudah dibahas dalam rapat dengan Kemenko Perekonomian. Di mana sembilan kementerian sudah hadir termasuk LMAN kita undang juga. Jadi sebetulnya antara LMAN dengan BPN mengenai bank tanah sedikit berbeda, kalau LMAN mengelola tanah yang sudah masuk dalam aset negara, kalau tanah BPN masuk dalam inventaris kekayaan negara," jelasnya.

Himawan menambahkan, bank tanah nantinya dapat berasal dari berbagai sumber tergantung hasil pembahasan pemerintah. Pembahasan mengenai bank tanah tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2017 atau awal tahun depan.

"Sumbernya bisa tanah terlantar, tanah timbul, bisa hasil pelepasan kawasan hutan, bisa tanah lain dan memang saat ini belum spesifik karena pembahasannya belum selesai. Akhir tahun ini atau awal tahun 2018 kita target sudah selesai pembahasannya," tandasnya.