Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Bakal Moratorium Penerbitan Izin Koperasi

Pemerintah Bakal Moratorium Penerbitan Izin Koperasi Menkop UKM Teten Masduki. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tengah melakukan moratorium penerbitan perizinan usaha simpan pinjam koperasi. Sebab, banyak koperasi simpan pinjam yang mengalami gagal bayar, sehingga moratorium diharapkan mampu menjaga kelangsungan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

"Belakang mulai juga ada Koperasi simpan pinjam yang gagal bayar, dan kami mengevaluasi ini pasti ada kesalahan di investasi dalam pengelolaan koperasi. Sehingga terjadi gagal bayar Kami ingin melindungi koperasi dan masyarakat yang terhubung dengan koperasi, supaya nama baik koperasi juga tidak rusak," kata Teten, Selasa (30/6).

Dia mengakui, pihaknya belum memiliki sistem dan kemampuan yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam dalam skala besar. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembangkan sistem pengawasan bagi koperasi simpan pinjam.

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, moratorium ini bukan untuk melemahkan koperasi tapi justru pihaknya ingin koperasi tetap tumbuh. "Tetapi ini terbatas selama 3 bulan saja, jadi kita akan percepat perbaikan sistem pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM, juga ikatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan koperasi simpan pinjam," imbuhnya.

Dia menjelaskan, sistem pengawasan dan perlindungan simpanan di koperasi juga harus disiapkan sedemikian rupa, tidak boleh kalah seperti sistem pengawasan dan perlindungan di nasabah perbankan. Supaya kalau ekosistem Koperasi ini baik maka sebenarnya pihaknya sedang mempersiapkan koperasi juga menjadi kekuatan ekonomi yang besar.

"Memang koperasi ini akuntabilitas standar transparansi lebih rendah dari korporasi, justru kita harus mencapai itu agar kita bisa tumbuh besar, tentu kita berbeda dengan korporasi dalam hal pemanfaatan jasa maupun kepemilikan, dan bagi hasilnya. Tapi sistem usaha kita tidak boleh kalah dengan swasta," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata Ini Alasan Pemerintah Hapus Tagih Utang UMKM
Ternyata Ini Alasan Pemerintah Hapus Tagih Utang UMKM

Melalui hapus buku dan hapus tagih ini murni untuk mendukung Bank Himbara.

Baca Selengkapnya
Ternyata Tak Semua Utang UMKM Bakal Dihapus Prabowo, Ini Kriterianya
Ternyata Tak Semua Utang UMKM Bakal Dihapus Prabowo, Ini Kriterianya

Melainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.

Baca Selengkapnya
Jumlah Koperasi Turun Drastis Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi
Jumlah Koperasi Turun Drastis Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Meskipun dari segi jumlah mengalami penurunan, namun dari segi permodalan koperasi mengalami peningkatan dari Rp200,66 triliun menjadi Rp254,17 triliun.

Baca Selengkapnya
Tak Semua Utang UMKM Bakal Dihapus Prabowo, Ini Kriterianya
Tak Semua Utang UMKM Bakal Dihapus Prabowo, Ini Kriterianya

Maman menjelaskan bahwa penghapusan utang ini khusus diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan.

Baca Selengkapnya
Bongkar Praktik Nakal Bank Penyalur KUR, Minta Agunan Tambahan Hingga Kenakan Biaya Asuransi
Bongkar Praktik Nakal Bank Penyalur KUR, Minta Agunan Tambahan Hingga Kenakan Biaya Asuransi

Bank penyalur KUR kerap melakukan kecurangan kepada debitur.

Baca Selengkapnya
Komisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol
Komisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol

OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.

Baca Selengkapnya
Terbebani Bunga Tinggi, Target Penyaluran Kredit UMKM 30 Persen Sulit Tercapai
Terbebani Bunga Tinggi, Target Penyaluran Kredit UMKM 30 Persen Sulit Tercapai

Target penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.

Baca Selengkapnya
Jelang Akhir Tahun, OJK Bakal Tutup 20 BPR dan BPRS
Jelang Akhir Tahun, OJK Bakal Tutup 20 BPR dan BPRS

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

Baca Selengkapnya
Prabowo Hapus Utang UMKM hingga Petani, Gerindra: Terobosan Luar Biasa
Prabowo Hapus Utang UMKM hingga Petani, Gerindra: Terobosan Luar Biasa

Menurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.

Baca Selengkapnya
Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, OJK: Tidak Merugikan Negara
Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, OJK: Tidak Merugikan Negara

Langkah ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi dan kesulitan membayar utang.

Baca Selengkapnya
Ini Kriteria UMKM Bisa Hapus Tagih Utang oleh Bank
Ini Kriteria UMKM Bisa Hapus Tagih Utang oleh Bank

Kredit UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank BUMN yang sudah selesai programnya.

Baca Selengkapnya
Terobosan dan Perpres Pertama Presiden Prabowo: Hapus Utang UMKM, Petani, Nelayan
Terobosan dan Perpres Pertama Presiden Prabowo: Hapus Utang UMKM, Petani, Nelayan

Kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.

Baca Selengkapnya