Pemerintah Bakal Moratorium Penerbitan Izin Koperasi
Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tengah melakukan moratorium penerbitan perizinan usaha simpan pinjam koperasi. Sebab, banyak koperasi simpan pinjam yang mengalami gagal bayar, sehingga moratorium diharapkan mampu menjaga kelangsungan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
"Belakang mulai juga ada Koperasi simpan pinjam yang gagal bayar, dan kami mengevaluasi ini pasti ada kesalahan di investasi dalam pengelolaan koperasi. Sehingga terjadi gagal bayar Kami ingin melindungi koperasi dan masyarakat yang terhubung dengan koperasi, supaya nama baik koperasi juga tidak rusak," kata Teten, Selasa (30/6).
Dia mengakui, pihaknya belum memiliki sistem dan kemampuan yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam dalam skala besar. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembangkan sistem pengawasan bagi koperasi simpan pinjam.
-
Apa saja syarat kredit UMKM di bank? Ketika mengajukan pinjaman, anda sudah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki NPWP (untuk KUR Kecil), calon debitur memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun.
-
Bagaimana OJK dorong UMKM akses pendanaan? Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan upaya mendukung kemajuan UMKM, OJK menerbitkan ketentuan mengenai Securities Crowdfunding untuk memperoleh pendanaan melalui instrumen Pasar Modal.'Khusus di wilayah Kalimantan Barat, kami mencatat hingga saat ini SCF telah dimanfaatkan oleh 1 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,05miliar dari 284 investor,' kata Inarno.
-
Kenapa OJK mendorong literasi keuangan untuk UMKM? 'UMKM adalah ujung tombak perekonomian. Di tengah dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik di atas 5 persen, tapi tentu harus terus menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan UMKM dan juga di daerah. Literasi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan UMKM,' kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) ke-2 di Pontianak, Selasa (29/8).
-
Apa upaya OJK untuk mendukung kemajuan UMKM? Kebijakan itu antara lain, , antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.
-
Bagaimana Kemenkop UKM membantu Koperasi Jahema Bonsai Sejahtera? KemenKopUKM akan terus memperkuat ekosistem usaha bonsai di Tanah Air dengan melakukan pendampingan, pembentukan, dan pengembangan koperasi, pengembangan bisnis model, menghubungkan dengan berbagai mitra dan market, serta pembiayaan untuk koperasi-koperasi potensial melalui LPDB-KUMKM.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
Menurutnya, moratorium ini bukan untuk melemahkan koperasi tapi justru pihaknya ingin koperasi tetap tumbuh. "Tetapi ini terbatas selama 3 bulan saja, jadi kita akan percepat perbaikan sistem pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM, juga ikatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan koperasi simpan pinjam," imbuhnya.
Dia menjelaskan, sistem pengawasan dan perlindungan simpanan di koperasi juga harus disiapkan sedemikian rupa, tidak boleh kalah seperti sistem pengawasan dan perlindungan di nasabah perbankan. Supaya kalau ekosistem Koperasi ini baik maka sebenarnya pihaknya sedang mempersiapkan koperasi juga menjadi kekuatan ekonomi yang besar.
"Memang koperasi ini akuntabilitas standar transparansi lebih rendah dari korporasi, justru kita harus mencapai itu agar kita bisa tumbuh besar, tentu kita berbeda dengan korporasi dalam hal pemanfaatan jasa maupun kepemilikan, dan bagi hasilnya. Tapi sistem usaha kita tidak boleh kalah dengan swasta," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Melalui hapus buku dan hapus tagih ini murni untuk mendukung Bank Himbara.
Baca SelengkapnyaMelainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaMeskipun dari segi jumlah mengalami penurunan, namun dari segi permodalan koperasi mengalami peningkatan dari Rp200,66 triliun menjadi Rp254,17 triliun.
Baca SelengkapnyaMaman menjelaskan bahwa penghapusan utang ini khusus diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan.
Baca SelengkapnyaBank penyalur KUR kerap melakukan kecurangan kepada debitur.
Baca SelengkapnyaOJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca SelengkapnyaTarget penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.
Baca SelengkapnyaKesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaMenurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi dan kesulitan membayar utang.
Baca SelengkapnyaKredit UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank BUMN yang sudah selesai programnya.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.
Baca Selengkapnya