Pemerintah bakal permudah investor bangun pabrik di Indonesia
Merdeka.com - Pemerintah akan segera mengeluarkan program kemudahan berinvestasi di Indonesia. Melalui program ini, investor yang telah menyatakan minat berinvestasi di Indonesia akan diberi kemudahan investasi langsung konstruksi.
Program tersebut akan diimplementasikan secara resmi tanggal 22 Februari 2016, di sembilan kawasan industri dengan total luas lahan sebesar 10.947 hektar tersebar di empat provinsi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Banten.
Kepala Badam Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan, program kemudahan investasi langsung konstruksi ini diluncurkan bersamaan dengan paket kebijakan ekonomi jilid kedua tanggal 29 September 2015.
-
Kapan program MBG resmi dijalankan? Jumlah ini akan terus bertambah sampai nantinya program ini resmi dijalankan pemerintah mulai 2 Januari 2025.
-
Kapan IKN direncanakan beroperasi? Telkom Indonesia dan NEC Indonesia akan merumuskan strategi, roadmap, desain, dan implementasi Smart City untuk kota-kota di Indonesia dengan fokus pertama pada pengembangan di IKN yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2024.
-
Kapan tahap implementasi program Ayo BerAKSI? Pada tahapan implementasi, seluruh proposal yang lolos tahapan evaluasi dan verifikasi akan memperoleh pendanaan sebesar Rp5.000.000. Tahapan ini akan berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2024-30 November 2024.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Kapan penandatanganan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak di dalam rangkaian Rakernas Kadin yang digelar beberapa waktu lalu.
"Bersamaan dengan layanan izin investasi 3 jam yang telah dilakukan soft launching pada tanggal 26 Oktober 2015 yang hingga kini telah memfasilitasi masuknya lebih dari Rp 52 triliun investasi," kata Franky di kantor BKPM, Jakarta, Selasa (9/2).
Kemudahan layanan investasi langsung konstruksi ini diharapkan akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta berdampak positif dan menambah daya saing Indonesia di bidang kemudahan pelayanan perizinan investasi.
"Perusahaan setelah mendapatkan izin investasi atau izin prinsip, dapat langsung melakukan konstruksi sambil secara paralel mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan (UKL/UPL, AMDAL) dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan tata tertib investasi kawasan industri (estate regulation)," jelas Franky.
Data BKPM, sembilan kawasan industri tersebut berada di provinsi: Jawa Tengah empat kawasan industri dengan total luas lahan 1.562 hektar terdiri dari kawasan industri Kendal 700 hektar (PMA), kawasan industri Bukit Semarang Baru 350 hektar (PMDN), kawasan industri Tugu Wijaya Kusuma kota Semarang 162 hektar (PMDN) dan kawasan industri Candi Kota Semarang 350 hektar (PMDN).
Di Provinsi Jawa Timur yakni kawasan industri Java Integrated Industrial and Post Estate Kabupaten Gresik 1.761 hektar (PMDN). Di Provinsi Sulawesi Selatan yakni kawasan industri Bantaeng 3.000 hektar (BUMD). Di Provinsi Banten yakni kawasan industri Modern Cikande Industrial Estate Kabupaten Serang 2.175 hektar (PMDN), kawasan industri Terpadu Wilmat Kabupaten Serang 1.744 hektar (PMA) dan Krakatau Estate Cilegon Kota Cilegon 705 hektar (PMDN).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Langkah ini untuk menarik investor baik dari negara anggota ASEAN maupun negara lainnya untuk masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, Prabowo selaku presiden terpilih menyetujui percepatan pembangunan IKN, termasuk anggarannya.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPengenaan PPN impor atau pajak impor mobil listrik utuh, atau completely built up (CBU) 0 persen masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaInsentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaKebijakan pengenaan bea masuk atau pajak impor untuk completely built up (CBU) mobil listrik 0 persen diharapkan bisa dikeluarkan tahun ini.
Baca SelengkapnyaAglomerasi pabrik diperuntukkan bagi pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan menengah
Baca SelengkapnyaIKN membawa dampak baik dan berpotensi untuk para investor berbisnis.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaSatgas Percepatan Investasi di IKN bertanggungjawab kepada Presiden RI.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca Selengkapnya