Follow
Pemerintah bakal wajibkan produsen bikin mobil pakai BBG
Merdeka.com - Pemerintah akan mewajibkan pabrikan untuk memproduksi mobil yang menggunakan bahan bakar gas (BBG). Mobil tersebut harus dipasangi converter kit agar dapat menggunakan dua jenis bahan bakar, minyak dan gas.
"Mobil harus sekian persen produksinya harus dual fuel (pakai) converter kit. Kita harus ada terobosan," ujar Ketua Tim Percepatan Konversi BBM ke BBG dan Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Wiratmaja Puja di Jakarta, Kamis (27/3).
Wira mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan beleid agar pabrikan dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Kebijakan ini akan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ESDM, Perindustrian, dan Perdagangan.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa yang mengungkapkan tentang rencana BSI? Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Gunawan A. Hartoyo mengungkapkan bahwa perseroan masih terus mengkaji dan belum mengambil keputusan apapun terkait rencana aksi korporasi yang melibatkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN.
-
Apa isi PKS BPH Migas dan Pemprov Sultra? Dokumen ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra.'Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP oleh kedua belah pihak,' ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam kesempatan tersebut.
-
Bagaimana BPH Migas mendorong kolaborasi dengan SKK Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
"Sedang kita godok, semoga SKB tiga menteri lahir," kata Wira.
Selanjutnya, Wira mengaku yakin kebijakan ini tidak akan mendapat penolakan. Dia menilai pabrikan justru akan mendukung kebijakan ini.
"Produsen mobil akan mendukung kalau aturan yang jelas," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo mengatakan beleid ini akan membantu meringankan pemerintah untuk menyediakan converter kit. Sebab, menurut dia, pemerintah tidak sanggup lagi membagikan converter kit secara gratis.
"Yang jelas tidak ada pembagian converter kit gratis, kita harapkan itu keadaan yang baru dual fuel BBG dari produsen kendaraan," pungkas Susilo.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak.
Baca Selengkapnya
Arifin mengatakan, Kementerian ESDM sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut tahun ini.
Baca Selengkapnya
Benarkah 10 daftar merek mobil ini dilarang menggunakan BBM subsidi?
Baca Selengkapnya
Sejumlah upaya taktis disiapkan guna mengurangi polusi di kawasan Jabodetabek.
Baca Selengkapnya
Revisi Perpres 191/2014 akan memperbaiki skema penyaluran BBM dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menyiapkan program ini dengan bauran solar yang mencakup 40 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit
Baca Selengkapnya
Jepang mengeluarkan kebijakan ambisius dengan menetapkan target penggunaan biofuel di sektor otomotif pada 2030.
Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang menyusun perubahan aturan untuk dapat mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan melarang penggunaan Pertalite untuk mobil di atas 1.400cc dan motor mulai dari 250cc.
Baca Selengkapnya
Kebijakan pengenaan bea masuk atau pajak impor untuk completely built up (CBU) mobil listrik 0 persen diharapkan bisa dikeluarkan tahun ini.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca Selengkapnya