Pemerintah banjir kritik usai kemacetan parah melanda jalur mudik

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan mencatat kemacetan terjadi di pintu tol Pejagan. Berdasarkan pantauan posko angkutan Lebaran, kemarin, antrean kendaraan mencapai 30 kilometer.

"Saat ini telah dilakukan rekayasa kendaraan yang antre di pintu tol Pejagan diarahkan ke pintu tol Brebes," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamurahardjo.

Macet parah juga terjadi sejak keluar tol Brebes menuju Purwokerto dan belum terurai. Pemudik yang akan menuju Kebumen dari Jakarta, Rusli Abdullah (33) harus menempuh waktu lebih dari 35 jam, sejak keluar tol Brebes hingga sampai Desa Tonjong, Brebes.

"Saya hitung untuk menempuh jarak 17 kilometer butuh waktu sekitar 11 jam. Padahal, kalau waktu normal bisa ditempuh kurang dari satu jam," katanya saat dihubungi.

Rusli mengakui, baru keluar dari tol Brebes pada Minggu (3/7) sore sekitar pukul 15.00 WIB. Kemacetan parah pada malam sebelumnya, sempat membuat bahan bakar kendaraannya habis dan memaksanya membeli bensin eceran.

"Harga bensin per liter saya beli Rp 50.000. Saya beli untuk menyambung hingga SPBU terdekat," ucapnya.

Kemacetan parah yang terjadi sepanjang jalur mudik tak pelak menghadirkan banjir kritik atas kesiapan pemerintah. Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah kritik tersebut.

DPR sebut pemerintah lamban atasi kemacetan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menyesalkan lambannya penanganan kemacetan pada musim mudik tahun ini. Pemerintah diharap jangan buntu mencari solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut, khususnya di beberapa ruas tol yang mencapai puluhan kilometer. "Sudah jauh-jauh hari kami ingatkan agar pemerintah dan instansi untuk menyiapkan skenario untuk mengantisipasi jika terjadi kemacetan pada penyelenggaraan mudik sehingga lebih baik dari tahun lalu," katanya seperti dilansir Antara.Dia mengingatkan bahwa kemacetan parah puluhan kilometer tersebut masih terjadi hingga kini, khususnya di pintu tol Brebes Timur dan Tol Kanci-Pejagan. Maka dari itu, ujar dia, seharusnya pemerintah sudah menyiapkan rencana cadangan untuk memitigasi kemacetan yang sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya itu.

Pemerintah diminta tanggap pada terobosan

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan perlu terus dilakukan terobosan agar antrean pintu tol tidak terlalu panjang. Fahri menyatakan prihatin dengan nasib pemudik yang harus antre berjam-jam sepanjang puluhan kilometer di pintu keluar tol Brebes atau dikenal dengan istilah Brexit atau Brebes Exit hanya untuk membayar tol.Menurut Fahri, pemerintah dalam hal ini BUMN Jasa Marga ataupun pengelola tol swasta bisa mengambil kebijakan dengan menggratiskan tol-tol yang menjadi titik kemacetan."Saya kira siapapun yang memiliki kewenangan baik itu pemerintah dalam hal ini Jasa Marga ataupun pengelola tol bisa mengambil kebijakan untuk menggratiskan tol-tol daripada membuat masyarakat harus mengantre untuk membayar tol. Tidak harus di semua tempat, tapi khusus di lokasi titik macet saja seperti Brexit itu. Ini 'kan tidak tiap hari juga hanya setahun sekali," katanya seperti dilansir Antara.

Tujuan tol solusi kemacetan tak berjalan

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai kehadiran ruas tol Pejagan-Brebes Timur gagal memenuhi harapan terpangkasnya kemacetan saat arus mudik Lebaran. Terbukti, pemudik perlu berjam-jam untuk menempuh jalan bebas hambatan sepanjang 29,3 kilometer tersebut."Mudik Lebaran tahun ini ditandai dengan pengoperasian dan peresmian ruas Pejagan-Brebes Timur oleh Presiden Joko Widodo. Harapannya, antrian panjang dan kemacetan saat mudik tahun lalu tidak terulang," kata wakil ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu.Namun, lanjutnya, fakta di lapangan berbeda. Adanya tol ini membuat jalur nontol Pantai Utara Jawa (Pantura) ditinggalkan pemudik."Dampaknya, waktu tempuh menjadi lebih lama, antrian kendaraan macet lebih panjang. Jarak 20, 3 kilometer Pejagan-Brebes Timur mininal ditempuh 5 jam 30 menit," katanya.Artinya, lanjut Djoko, propaganda tol mengatasi kemacetan tidak berhasil. "Desain pintu keluar di Pantura juga jadi penyebab macet. Harus dirancang tanpa traffic light dengan membangun interchange."

Pemerintah dinilai gagal

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, pembangunan beberapa ruas tol digadang-gadang pemeritah untuk atasi kemacetan parah saat mudik Lebaran justru tidak berfungsi. Hal ini terlihat dari perjalanan Jakarta sampai Brebes harus ditempuh dalam waktu 24 jam, pada Sabtu-Minggu kemarin. Bahkan, hingga pagi ini kemacetan mengular masih terjadi. "Dulu kemacetan di ruas Cikampek dan Palikanci, sekarang berpindah ke Brebes Timur. Pemerintah dan kepolisian gagal mengantisipasi kemacetan saat mudik Lebaran, khususnya di ruas tol Brebes Timur," kata Tulus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta."Ini namanya kemacetan berbayar! Dulu macet total di jalan Pantura, kita tidak bayar, karena jalan non tol. Sekarang kemacetan berpindah di tol: berbayar! Konsumen dirugikan dua kali. Dan akhirnya hanya pengelola tol yang diuntungkan," tambahnya.

Kepolisian kurang progresif

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, kepolisian masih kurang progresif dalam melakukan rekayasa manajemen lalu lintas, terutama di pusat kemacetan, seperti pintu exit Brebes Timur. "Seharusnya pengelola tol dan kepolisian bisa memaksa pengguna tol untuk tidak keluar di exit Brebes Timur saja. Atau ruas tol Brebes Timur ditutup saja sampai kondisi lalin mencair," tuturnya.Dirinya juga menilai Kementerian Perhubungan seharusnya berani melakukan tindakan ekstrim, misalnya menggratiskan tarif tol untuk mencairkan kemacetan. "Apalah gunanya tol Brebes Timur yang didesain untuk melancarkan arus barang dan manusia, tetapi justru berfungsi sebaliknya?," tuturnya.