Pemerintah batalkan kenaikan harga premium, Timses klaim bentuk perhatian Jokowi

Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menilai keputusan Presiden Joko Widodo batal menaikkan harga BBM Premium tepat. Sebab, premium adalah bahan bakar yang mempengaruhi hajat hidup rakyat.

"Berbeda dengan pertamax yang lebih dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah. Ini bauran kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama Pak Jokowi pada kepentingan rakyat kecil," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (11/10).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu mengatakan pembatalan kenaikan harga Premium senafas dengan watak kepemimpinan Jokowi yang mendengarkan suara rakyat.

"Tradisi blusukan yang terus dilakukan Pak Jokowi telah membangun kepekaan kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," imbuhnya.

Kebijakan menyangkut energi pemerintahan Jokowi juga dinilai menuju arah yang tepat. Dengan ditandai peningkatan kedaulatan Indonesia di bidang energi.

"Ditinjau dari kebijakan bauran energi (energy mix), maka kehadiran pembangkit listrik tenaga air, termasuk mikrohidro, panas bumi; dan pembangkit tenaga listrik Bayu yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia dengan kapasitas 75 MW, serta kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terus dikembangkan menjadi bukti menguatnya kedaulatan di bidang energi," jelas Hasto.

Kenaikan harga BBM Pertamax Rp 900 per liter, dan pembatalan kenaikan Premium, menurut Hasto, menunjukkan pentingnya aspek keadilan dalam pengaturan harga yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Politik itu dilihat dari keputusan akhir. Bahwa ada dinamika di dalam penetapan harga bbm, merupakan hal yang wajar. Keputusan pembatalan harga premium itu menunjukkan bahwa terkait hal strategis, rolenya memang di Presiden, dan rakyat kecil selalu menjadi orientasi kebijakan politik ekonomi Presiden," pungkasnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan penundaan kenaikan BBM jenis Premium lebih dikarenakan belum siapnya Pertamina. Kepastian itu didapat setelah Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan pengecekan langsung ke Pertamina.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengatakan Pertamina belum siap melakukan penaikan harga Premium karena baru saja menaikkan harga Pertamax.

"Jadi bahwa setelah arahan Menteri BUMN setelah dikroscek ke Pertamina, Pertamina belum siap untuk menaikkan Premium karena Pertamax baru naik," kata Harry di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Harry menjelaskan, mekanisme kenaikan BBM jenis Premium ini sudah tertuang dalam Perpres Nokor 42 Tahun 2018. Di mana diantaranya harus ada koordinasi dan pemberitahuan ke Kementerian Keuangan. "Jadi Pertamina itu belum tahu (akan ada kenaikan). Tahunya ya pas konpers tadi," tegas Hary.