Pemerintah Beberkan Kendala Pengembangan Industri Migas di Indonesia
Merdeka.com - Deputi Bidang Koordinasi dan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Montty Girianna membeberkan sejumlah masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah di industri migas dalam negeri.
Sebagai contoh, Montty menyinggung hengkangnya PT Rekayasa Industri (Rekind) dari proyek pipa gas Cirebon - Semarang setelah proyek tersebut mangkrak selama 14 tahun.
"Salah satu problemnya itu pemenang tender menghadapi tiga risiko yang bersamaan. Konstruksi, karena harus membangun, kedua komersial, ketiga risiko pasokan gas," beber Montty dalam Oil & Gas Stakeholders Gathering, Rabu (9/12).
-
Bagaimana PT Timah mengalami kerugian? 'Penurunan produksi, harga jual menurun itu karena di pasar dunia itu oversupply,' sambung Virsal. Virsal mencatat ada sejumlah negara yang produksinya mengalami peningkatan. Salah satu yang disebut Malaysia karena produksinya mampu bertambah sepanjang 2023 lalu.
-
Kenapa Pertamina melakukan revitalisasi kilang? Tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk kilang tetapi juga memproduksi produk green energy seperti petrokimia, gas dan turunannya.
-
Dimana proyek kilang baru Pertamina berada? Pertamina saat ini sedang fokus menyelesaikan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, dimana proyek tersebut memasuki milestone baru yaitu program Turn Around (TA) Revamp yang ditargetkan selesai di awal Mei 2024.
-
Kapan PT Timah rugi Rp450 miliar? Perusahaan berkode saham TINS ini mencatat rugi sekitar Rp450 miliar. Virsal mengatakan penyebab terbesar kerugian tersebut karena harga timah di pasar global tengah mengalami penurunan. Alhasil, pendapatan yang dicatatkan PT Timah Tbk ikut turun.
-
Mengapa proyek lubang terdalam dihentikan? Uni Soviet berhasil menggali hingga titik terdalam yang mereka bisa sebelum akhirnya berhenti karena peralatan mereka meleleh.
-
Apa dampak dari pipa PAM bocor? Akibatnya, kuantitas air PAM yang sampai ke masyarakat menjadi berkurang.
Untuk itu, Montty menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan untuk menanggung pasokan gas. Sehingga siapapun yang akan menjalankan proyek tidak merasa rugi ketika suatu saat gasnya berkurang.
"Jadi siapapun yang akan mengerjakan bisa diselesaikan, dan tidak harus pusing dengan gasnya. Gasnya biar jadi urusan kita,” kata dia.
Menurut Montty, pemerintah akan melakukan sinergi dan negosiasi yang advance dari sisi hulu dan hilir.
"Ini PR kita pemerintah, bagaimana supaya mereka investasi, mereka operasikan. Kalau gasnya berkurang, kita harus beri garansi, make sure supaya mereka tidak rugi," pungkas dia.
Reporter: Pipit Ika Ramdhani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca SelengkapnyaSKK Migas mencatat, ada sejumlah aspek yang membuat proyek Abadi Masela terhenti.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, dia belum mau membocorkan siapa perusahaan migas yang hendak mengambil alih Andaman III.
Baca SelengkapnyaDi masa kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengklaim telah melanjutkan investasi mangkrak senilai Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaAnies menantang untuk dilakukan audit pembangunan Sodetan Ciliwung.
Baca SelengkapnyaMasalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Baca SelengkapnyaProyek Abadi Blok Masela sempat terhenti akibat Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan upaya untuk mengurus permasalahan di industri padat karya, termasuk Sritex.
Baca SelengkapnyaMenjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, masih ada Rp140 triliun investasi mangkrak yang belum terselesaikan.
Baca SelengkapnyaSejak 1975 silam, ternyata pabrik arang itu sudah beroperasi di sana. Tetapi seiring padatnya penduduk di sana, keberadaan pabrik menjadi masalah.
Baca SelengkapnyaSodetan Ciliwung sudah bisa beroperasi usai diresmikan Presiden Jokowi kemarin.
Baca Selengkapnya