Pemerintah Belum Tentukan Sanksi Larangan Mudik Lebaran 2021

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan saat ini sedang menyusun ketentuan larangan mudik 2021, untuk mencegah penyebaran dan penularan kasus covid-19 di masyarakat. Berkaca pada pengalaman 2020, meskipun ada larangan mudik sebagian masyarakat tetap melakukan mudik.

Oleh karena itu, saat ini Kementerian Perhubungan sedang menyusun ketentuan berupa sanksi apa yang akan diberikan bagi pelanggar mudik 2021.

"Jika kemudian tetap bersikeras melakukan mudik apa konsekuensinya. Konsekuensinya tadi bisa yang sifatnya mungkin tidak berbasis hukum tapi ada juga yang nantinya berupa sanksi-sanksi demikian," katanya.

Namun, sejauh ini Kementerian Perhubungan dan pihak terkait seperti Satgas penanganan covid-19, Kementerian dan lembaga saling berkoordinasi dalam menerapkan konsekuensi atau sanksi mudik 2021. Disamping itu, Kementerian Perhubungan juga terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan mudik 2021.

"Bagaimana kemudian pengendalian ini selain juga kita tetap kan aturannya kita lakukan sosialisasinya, dibuat masyarakat juga paham mengapa harus dilarang," katanya.

Alasan Lengkap Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Indonesia belum terbebas dari pandemi Virus Corona. Hal ini kemudian membuat pemerintah secara resmi melarang mudik Lebaran 2021. Larangan tersebut sama seperti yang diterapkan pada tahun lalu.

Staf Khusus Menteri Perhubungan, Adita Irawati menjelaskan, secara rinci alasan pemerintah kembali menetapkan larangan mudik tahun ini. Menurutnya, pergerakan masyarakat dalam jumlah besar secara masif bisa meningkatkan penularan Virus Corona.

"Intinya, mudik adalah pergerakan orang secara masif dari satu daerah ke daerah lain dan umumnya dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Arah timur. Di daerah-daerah ini seperti kita tahu situasinya belum cukup baik. Jadi potensi terjadi penularan karena perpindahan orang secara masif ini akan tinggi," ujarnya, Selasa (6/4).

Adita mengatakan, Kementerian Perhubungan sangat peduli menekan pergerakan masyarakat seminimal mungkin hingga pandemi bisa segera diatasi. Apalagi pemerintah memiliki rencana membuka kembali sekolah tatap muka pertengahan tahun ini.

"Bagaimana pergerakan ini bisa membuat tadi efek efek tidak membuat pandemi ini bisa kita kendalikan lagi. Apalagi ada rencana ke depan kalau saya dapat informasi bahwa pemerintah akan memulai kegiatan belajar tatap muka," jelasnya.

"Ini kan kemudian kalau angkanya tidak baik bisa saja ditunda. Ini harus diperhatikan. Kami di Kemenhub selalu berkomitmen menyediakan transportasi yang sehat dan selamat. Tapi ini harus didukung masyarakat yang tidak mendesak dan bisa ditunda jangan melakukan perjalanan," sambungnya.

Adita meminta masyarakat turut mendukung menekan kasus penularan Covid-19. Dengan tetap menerapkan perilaku hidup bersih serta memenuhi protokol kesehatan apabila ada keperluan mendesak di luar rumah.

"Jadi kami juga ingin punya kontribusi agar pandemi segera membaik dan kami menyediakan transportasi yang memenuhi protokol kesehatan. Tapi masyarakat pun harus timbul kesadaran bahwa bergerak secara masif belum menguntungkan bagi kita semua sehingga lebih baik jangan kemana-mana dulu," tandasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6