Follow
Pemerintah berencana beri relaksasi insentif keuangan tingkatkan investasi
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah kondisi global yang tidak menentu saat ini, negara berkembang wajib melakukan berbagai cara demi mempertahankan dan menarik aliran modal investasi.
Untuk itu, pihaknya tengah membahas mengenai beberapa kemungkinan relaksasi terhadap beberapa kebijakan fiskalnya. Upaya ini dilakukan demi mendorong peningkatan investasi ke Indonesia.
"Berbagai kemungkinan relaksasi instrumen fiskal ini sedang kita rumuskan. Karena kita sedang upayakan bagaimana semua ini bisa sedinamis mungkin. Tujuannya untuk mendorong investasi dan mengurangi resiko investor juga," kata Sri Mulyani di kantornya, Kamis (18/10).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa tujuan insentif untuk Banyuwangi? 'Sesuai arahan pusat, DIFK ini akan dipergunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program yang bermanfaat bagi warga. Seperti program-program pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, upaya penurunan stunting, peningkatan investasi, hingga penurunan kemiskinan,' jelas Ipuk.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Kenapa Banyuwangi dapat insentif? Insentif ini diberikan kepada 125 daerah yang dinilai berkinerja baik dalam pengentasan kemiskinan.
Setidaknya ada beberapa insentif yang nantinya akan direlaksasi. Salah satunya adalah kemungkinan relaksasi tax holiday dalam PMK No 35 Tahun 2018, khususnya mengenai batasan investasi.
Saat ini, minimal investasi yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday tersebut adalah Rp 500 miliar. Namun ada rencana untuk angka tersebut diturunkan.
Selain itu, Kemenkeu juga berencana menerapkan ketentuan pajak tidak langsung untuk industri hulu migas. "Ini yang rencananya dalam waktu beberapa minggu ke depan akan kita keluarkan," tambah Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Program insentif pajak ini bersifat fleksibel sesuai arahan Otorita IKN (OIKN).
Baca Selengkapnya
Salah satunya dengan melakukan sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia (BI) untuk insentif likuiditas.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Aturan ini berlaku bagi eksportir yang menjual sumber daya alam (SDA) dan menyimpan uang hasil transaksinya dalam sistem keuangan Indonesia (SKI).
Baca Selengkapnya
Menurut Sri Mulyani, hal ini perlu diberitahukan agar masyarakat mengetahuinya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Pengenaan PPN impor atau pajak impor mobil listrik utuh, atau completely built up (CBU) 0 persen masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca Selengkapnya
Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap harus waspada meski ketahanan ekonomi domestik dianggap resilience.
Baca Selengkapnya