Pemerintah berhasil pulangkan 15 nelayan dari Malaysia

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 15 nelayan asal Sumatera Utara dari Malaysia. Nelayan yang dipulangkan tersebut merupakan nelayan dari Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang ditangkap oleh aparat Malaysia karena diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Malaysia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja mengatakan pemulangan tersebut merupakan hasil koordinasi dan kerja sama yang intensif antara Direktorat Jenderal dengan Konsulat Jenderal RI di Penang Malaysia.

"Melalui koordinasi dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait, akhirnya 15 nelayan Indonesia berhasil dipulangkan dari Malaysia. Setelah menjalani proses hukum yang berlaku di Malaysia, nelayan-nelayan tersebut berhasil dipulangkan melalui Bandara Kualanamu Medan pada 27 Agustus 2016," ungkap Sjarief dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (27/8).

Adapun nelayan yang dipulangkan yaitu Eko (21), Edi (26), Samsul Bahri (40), Adnan (49), Rahmat (39), Saiful (36), Ridwan (36), Indra (34), Rahmat (29), Ayar (34), Kikip (36), Didit (26), Harun (34), Naser, dan Zemi (27).

Pada akhir Juli 2016, KKP berhasil memulangkan 6 (enam) nelayan dari Malaysia. Tercatat semenjak dikeluarkannya instruksi presiden nomor 15 tahun 2011 tentang perlindungan nelayan, KKP bersama Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya telah berhasil memulangkan 449 nelayan Indonesia dari Malaysia, Australia, Papua Nugini, Timor Leste, Thailand dan India.

Sedangkan, selama tahun 2016 telah berhasil dipulangkan sebanyak 115 nelayan, yang terdiri dari 80 orang dari Malaysia, 28 orang dari Australia, dan 7 orang dari Thailand.

"Diharapkan nelayan Indonesia tidak melakukan penangkapan ikan hingga melewati batas wilayah dan memasuki negara lain. Namun bila ternyata terdapat nelayan yang tertangkap di negara lain, maka KKP secara proaktif bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri, khususnya Perwakilan RI di luar negeri untuk mengupayakan pemulangannya," pungkasnya.