Pemerintah beri 7 insentif pajak ke kontraktor dalam skema gross split

Merdeka.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan aturan mengenai pajak gross split telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang pajak gross split.

"PP (Peraturan Pemerintah) Perpajakan gross split. Akhirnya ditandatangani presiden Jokowi. Alhamdulillah dua hari lalu ditandatangani," ungkapnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

Dia menjelaskan, terdapat tujuh insentif pajak yang bakal diterima oleh kontraktor, salah satunya adalah pembebasan bea masuk impor atas barang operasi migas. Pada tahap eksplorasi, PPn (Pajak Pertambangan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) tidak dipungut, atas perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa operasi migas.

"Ini sampai nanti pada saat dimulainya produksi. Kalau dulu di PP 27 hanya sampai eksplorasi sesudah itu mulai POD pajak-pajak indirect tax ini mulai kena," kata dia.

Insentif yang juga diberikan adalah tidak dipungutnya PPh pasal 22 atas impor barang operasi migas. Kemudian, ketika dimulainya produksi, kontraktor akan menerima pengurangan PBB sebesar 100 persen.

"Berikutnya, pemanfaatan aset migas bersama migas (cost sharing) tidak kena PPn dan lost carry forward bisa 10 tahun, dulu 5 tahun. Biaya tidak langsung kantor pusat pusat tidak kena PPn," tandasnya.