Pemerintah beri lahan bagi 9 juta penduduk miskin hingga 2019
Merdeka.com - Pemerintah berencana untuk memberikan akses lahan bagi 4,5 juta sampai 9 juta penduduk miskin di 3 provinsi dalam 3 tahun. Hal ini guna meningkatkan nilai tambah pengelolaan lahan dalam mewujudkan reformasi agraria.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (2/2), hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Di antaranya dibuatnya program Land Bank atau bank tanah, akses terhadap lahan pertanian dan perkebunan yang lebih efisien, dan terbentuknya rantai pasokan pertanian melalui skema mengkorporasikan koperasi.
Untuk itu, pemerintah akan melakukan pendataan lahan dan penetapan kebijakan reforma agraria, sosialisasi kebijakan reforma agraria bagi target TORA, sertifikasi dan keteraturan tata ruang lahan pertanian, Pertanian LP2B, dan konsep kepemilikan kolektif (strata title) melalui skema koperasi.
-
Apa yang ditargetkan Kementan untuk lahan rawa? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman targetkan optimasi lahan rawa meningkatkan indeks pertanaman (IP) minimal 2 kalo dalam setahun. Tidak hanya itu, produktivitas pun akan terus digenjot melalui perbaikan infrastruktur air dan penataan lahan hingga sarana dan prasarana yang digunakan dalam menggarap lahan.
-
Bagaimana Mentan ingin mengembalikan lahan pertanian yang terkena banjir? Mentan mengatakan, pertanian adalah jantung masa depan bangsa yang perlu mendapat perhatian bersama baik di tingkat pusat maupun daerah. Dia ingin, sejumlah lokasi yang terdampak bencana dapat kemabli pulih dan berproduksi seperti sedia kala.
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk optimasi lahan? Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan bersama Wakil Gubernur Kalteng dan Kelompok Tani Sidomulyo II secara simbolis melakukan kick off pelaksanaan konstruksi optimasi lahan rawa.
-
Bagaimana Pemkot membantu para petani? Pemerintah melalui PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), membantu mulai dari media tanam, bibit, pupuk, hingga instalasi hidroponik.
-
Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Timur? “Kesejahteraan petani harus meningkat seiring dengan peningkatan produktifitas pertanian kita. Untuk itu saat panen raya kemarin, kami terus berkoordinasi dari hulu ke hilir agar jangan sampai harga jual petani turun“
-
Bagaimana Kaltim ingin mengatasi kekurangan lahan sawah? 'Petani lebih memilih menanam sawit, karena air susah. Kemarin bersama TNI sudah dibangun 89 titik air untuk persawahan di Kukar. Kita harus lakukan itu di banyak titik. Isha allah tidak ada kekurangan lahan untuk sawah,' usulnya.
Nantinya, kebijakan ini akan dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tentunya, untuk merealisasikan hal ini dibutuhkan berbagai peraturan.
Sehingga, nantinya, pemerintah akan membutuhkan peraturan mengenai reforma agraria, peraturan pembentukan Land Bank Pemerintah, dan peraturan pendataan lahan dalam bentuk land bank yang dikuasai izin lokasi IUP, HGU, Kawasan hutan non hutan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka ini muncul dengan asumsi satu rumah membutuhkan luas tanah 60 meter persegi.
Baca SelengkapnyaAra akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.
Baca SelengkapnyaPemerintah dalam beberapa kesempatan sidang kabinet telah membahas pemanfaatan KUR untuk program-program tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Perumahan turut meminta pihak swasta turut berkontribusi menyumbangkan sedikit aset untuk pembangunan rumah bagi warga berpenghasilan rendah.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaPerumnas siap menjalankan perannya sebagai pengembang milik pemerintah dalam proyek ini.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit.
Baca SelengkapnyaMaruarar juga menjelaskan upayanya dalam meminimalisir pembiayaan dari dana negara dengan mengajak pengusaha untuk turut berkontribusi
Baca SelengkapnyaNantinya sebanyak 153 pasar dibawah pengelolaan Pasar Jaya juga akan dibangun kompleks perumahan untuk rakyat miskin.
Baca Selengkapnya