Follow
Pemerintah beri sanksi jika penyalur BBM tak gunakan biodiesel
Merdeka.com - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana akan memberlakukan sanksi bagi penyalur BBM yang tidak menerapkan mandatori bahan bakar nabati (biodiesel). Dalam rencananya denda tersebut akan diterapkan sebesar Rp 6.000 per liter.
"Perpresnya nanti tidak hanya PSO saja. Kalau kemarin kan yang sanksi Rp 6.000 hanya yang PSO. Sekarang itu Perpresnya akan diusulkan yang non PSO juga akan disanksi," ujar Rida di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/9).
Menurutnya, dengan perluasan pemanfaatan biodiesel tersebut, maka negara akan lebih diuntungkan. Dipastikan, perluasan tersebut tidak akan merugikan pihak manapun, baik industri hilir CPO maupun petani kelapa sawit.
-
Bagaimana Pertamina menurunkan emisi melalui biodiesel? Selain itu, penjualan produk biodiesel B35 telah berhasil menurunkan emisi sekitar 28 juta ton COE per tahunnya.
-
Siapa yang mendapat manfaat dari bahan bakar ramah lingkungan Pertamina? VLSFO yang disalurkan Pertamina Patra Niaga sudah sesuai dengan standar ISO 8217:2017 dan regulasi International Maritime Organization terkait pengurangan emisi karbon dari bahan bakar kapal.
-
Kenapa Pertamina mengembangkan bioenergi? 'Bagi Pertamina, bioenergi bukan hanya mengurangi emisi saja tapi mengurangi ketergantungan impor dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika perkebunan kita dorong, kita tambah menyerap banyak tenaga kerja,' imbuh Nicke.
-
Apa itu Biodiesel? Biodiesel adalah bahan luar biasa yang memiliki kualitas luar biasa karena dibuat dari minyak nabati dan hewani bekas. Minyak ini dibuat dengan mengolah minyak dengan alkohol untuk menghasilkan bahan bakar yang mampu membakar dan menggerakkan segala sesuatu mulai dari bus penumpang hingga unit pemanas, mengubah sisa minyak menjadi cara baru yang ampuh untuk berkeliling kota.
-
Kenapa Pertamina diapresiasi oleh pemerintah? 'Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan Triwulan III 2023. Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio- rasio keuangan perusahaan.' ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan tertulis.
-
Apa yang Pertamina tambah? Pertamina Patra Niaga terus menambah persediaan LPG 3 kg untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY.
"Yang pasti kita akan lebih green dari sisi lingkungan. Kedua, dari sisi keekonomian, tidak ada istilah merugikan. Tapi menguntungkan semua pihak. Itu yang kita cari sekarang, ekuilibrium nya itu," tegasnya.
Kendati demikian, pemerintah saat ini tengah menggodok rencana penerapan kebijakan mandatori B20 untuk penyalur bahan bakar minyak (BBM) non PSO. Selama ini, kewajiban penggunaan 20 persen bahan bakar nabati hanya diperuntukkan bagi penyalur BBM subsidi atau PSO, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Implementasi B50 peluang baik bagi Indonesia, namun memiliki konsekuensi ekonomi yang juga besar.
Baca Selengkapnya
Peluncuran BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur untuk mengatasi polusi udara.
Baca Selengkapnya
BBM rendah sulfur yang selama ini diproduksi Pertamina, seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex mengandung BBM rendah sulfur dengan 50 ppm.
Baca Selengkapnya
Fokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai.
Baca Selengkapnya
Sehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak.
Baca Selengkapnya
Tantangan pengembangan biodiesel B50 kedepan bukan hanya pada pemenuhan bahan baku dari CPO tetapi di aspek hilir.
Baca Selengkapnya
Kedepan, diyakini kebutuhan biodiesel berbasis kelapa sawit sangat besar, khususnya untuk konsumsi dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Harga gas bumi akan berpengaruh pada beban produksi industri. Maka, harga murah bisa menjadi salah satu solusinya.
Baca Selengkapnya
Menteri Negara BUMN Erick Tohir, meluruskan kabar rencana penghapusan pertalite yang beredar belakangan ini.
Baca Selengkapnya
Pertamina memaparkan roadmap bisnis perusahaan di bidang bisnis biofuels dan dekarbonisasi kepada pebisnis dan praktisi di Singapura.
Baca Selengkapnya