Pemerintah beri santunan ahli waris korban gempa Lombok, total Rp 8,3 miliar

Merdeka.com - Menteri Sosial Idrus Marham mengajak warga Provinsi Nusa Tenggara Barat dan semua pihak untuk menggelorakan semangat 'Lombok Bangkit dan Bangun Kembali' pasca gempa bumi yang beberapa kali terjadi di wilayah ini.

"Serangkaian gempa yang terjadi telah menyisakan kesedihan mendalam dan kehilangan yang luar biasa. Namun kita tidak boleh larut dalam kesedihan, pelan-pelan hars bangkit lagi," kata Mensos di Posko Pengungsian di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa (21/8).

Menteri mengatakan, ajakan Lombok Bangkit dan Bangun Kembali sebelumnya disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca gempa yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB. Rakor ini juga dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BNPB, Gubernur NTB, dan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga.

Dikatakan Mensos, Wapres menekankan bahwa langkah pemerintah saat ini adalah memulai masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan dilakukan kementerian dan lembaga terkait, sementara untuk monitoring dilaksanakan oleh Pemprov NTB.

"Untuk mendukung Lombok Bangkit dan Bangun Kembali, Kementerian Sosial melakukan upaya pemulihan sosial meliputi pemberian bantuan pemulihan yakni santunan sosial, jaminan hidup, PKH, dan bantuan stimulan lainnya. Kemensos juga terus mendampingi penyintas dengan memberikan layanan dukungan psikososial," tutur Mensos.

Dalam kunjungan kerja ketiga kalinya ini, Mensos menyalurkan santunan ahli waris 556 korban meninggal dengan nilai total mencapai Rp 8,3 miliar.

Mensos mengatakan, selain santunan untuk ahli waris korban meninggal, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan Jaminan Hidup atau Jadup selama tiga bulan yang besarnya adalah Rp 900 ribu per jiwa per bulan. Jadup disalurkan setelah proses pendataan dan verifikasi selesai, dan datanya telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Sementara itu untuk pengungsi atau warga yang terkena dampak gempa dan jatuh miskin, Kementerian Sosial mengupayakan agar mereka menerima bansos PKH. Tentunya setelah dilakukan verifikasi apakah keluarga calon penerima bansos ini memiliki kriteria layak menerima. Kriteria tersebut adalah memiliki anak sekolah, ibu hamil, ibu dengan balita, lansia, dan penyandang disabilitas berat.

"Kami akan sisir warga yang jatuh miskin agar dapat dimasukkan dalam program perlindungan berkelanjutan melalui program PKH," tegas Menteri yang berafiliasi dengan Kemenko PMK tersebut.

Dalam kunjungan kali ini, Mensos juga memantau pencairan bansos PKH untuk penerima manfaat yang merupakan korban bencana. Di Dusun Kekait Kecamatan Gunung Sari terdapat 217 KPM dan di Desa Pemenang Kecamatan Pemenang sebanyak 20 KPM.

"Hari ini memang secara bertahap pencairannya per desa. Besok (Rabu, 22/8) akan dimulai pencairan per kecamatan. Pada intinya perlahan namun pasti, pemerintah pusat turun tangan dalam kejadian gempa di Lombok untuk mendorong masyarakat Lombok bangkit dan bangun kembali," tuturnya optimistis.

Pada tahun 2018 jumlah penerima bantuan sosial PKH untuk Provinsi NTB adalah 325.320 keluarga dengan jumlah bantuan sebesar Rp 615 miliar. TGerdiri dari komponen PKH reguler, PKH Disabilitas dan PKH Lanjut Usia. (mdk/idr)