Pemerintah Berikan Insentif Pajak untuk Hunian di Bawah Rp 5 Miliar, ini Rinciannya

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf akan memberikan insentif perpajakan untuk sektor properti di Tanah Air. Kebijakan ini menyusul adanya loan to value 100 persen dari Bank Indonesia dan kebijakan penyesuaian perhitungan aset tertimbang menurut risiko atau ATMR atas LTV dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru, sektor penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun dengan kriteria tertentu akan diberikan dukungan PPN ditanggung pemerintah.

"Adapun kriterianya adalah rumah tapak atau rumah susun. Tapi yang harga jualnya maksimal Rp5 miliar. Jadi Rp5 miliar ke bawah. Dan dia harus diserahkan secara fisik pada periode pembelian insentif," jelas dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/3).

Insentif ini diberikan untuk rumah yang sudah selesai dan siap dihuni. Adapun pemberian insentif ini hanya diberikan maksimal satu unit rumah tapak atau unit hunian rumah susun untuk satu orang, dan tidak bisa dijual kembali dalam waktu satu tahun.

"Ini tujuannya adalah untuk mendukung dari sisi sektor properti di bawah Rp5 miliar. Ini untuk masa pajak 2021 dari Maret sampai Agustus atau selama 6 bulan," jelas dia.

Secara hitung-hitungan, untuk rumah susun yang nilainya mencapai Rp2 miliar, 100 persen PPN-nya akan ditanggung oleh pemerintah. Sementara rumah yang harganya Rp2-5 miliar, 50 persen PPN ditanggung pemerintah. "Ini flat dari Maret sampai Agustus 2021," tandasnya.

Alasan Pemberian Insentif Sektor Properti

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan, salah satu latar belakang diberikan insentif properti karena memberikan andil atau kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.

Berdasarkan catatan, selama 20 tahun terakhir PDB dari sektor properti meningkat 7,8 persen. Kemudian pada 2020 meningkat kembali menjadi 13,6 persen.

Namun dari sisi pertumbuhan, harus diakui sektor properti mengalami kontraksi pada 2020 sebesar minus 2,0 persen. Bahkan sektor kontruksi turun lebih dalam yakni minus 3,3 persen.

"Pekerjanya juga sedikit turun dari biasanya 9,1 juta turun jadi 8,5 juta di 2020," jelas dia.

Di sisi lain, Menko Airlangga mencatat kontribusi kredit pada sektor ini juga cukup besar, di mana secara total sektor kredit meningkat sebesar 7,3 persen pada 2002. Kemudian kembali meningkat menjadi 19,5 persen pada 2020.

Hanya saja, lagi-lagi industri properti turun signifikan sebesar minus 21 persen. Dampak terbesar terjadi pada pada perumahan besar yang turun mencapai 37 persen Namun harga masih bertumbuh rata-rata 1,43 persen.

Mantan Menteri Perindustrian ini menambahkan, dukungan insentif terhadap sektor properti diberikan karena memiliki output multiplier yang tinggi. Apalagi terdapat 174 industri ikutan seperti baja, semen, cat, alat rumah tangga dan lain-lain. Kemudian terdapat juga 350 jenis industri kecil terkait dengan furniture seperti kasur, mabel, hingga lainnya.