Pemerintah Berikan Tambahan Beras untuk Penerima Bansos
Merdeka.com - Pemerintah akan kembali memberikan tambahan bantuan berupa beras bagi para penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat di tengah kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Tadi pagi juga diputuskan oleh Bapak Presiden untuk memberi tambahan beras bagi keluarga-keluarga yang menerima bansos," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar Prospek Ekonomi Indonesia Pasca Stimulus, Relaksasi dan Vaksinasi, Rabu (7/7).
Bantuan beras ini juga dimaksudkan untuk bisa menyerap beras dari petani yang saat ini sedang memasuki masa panen. Pemerintah berharap upaya ini bisa membantu masyarakat sekaligus para petani dalam kondisi pandemi ini.
-
Kenapa bantuan beras Jateng disalurkan? 'Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan,' kata Nana.
-
Kapan bantuan beras diberikan? Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Selasa (19/3), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 triliun untuk bantuan beras selama 6 bulan hingga Juni 2024.
-
Kapan bantuan beras Jateng disalurkan? Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024. Ada sebanyak 3.583.000 keluarga penerima manfaat di Jawa Tengah yang bakal menerima bantuan tersebut.
-
Siapa yang menyalurkan bantuan beras di Jateng? Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana kepada sejumlah warga di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang pada Senin, 15 15 Januari 2024.
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
"Ini juga sekaligus untuk menyerap gabah petani yang sekarang sedang meningkat panennya sehingga ini bisa menstabilkan harga di petani tapi juga membantu keluarga-keluarga terutama kelompok yang paling vulnarable," ungkapnya.
Bendahara Negara ini menambahkan, tahun ini pemerintah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp153,86 triliun. Hingga 30 Juni lalu, realisasi program ini telah mencapai Rp66,43 triliun.
Adapun perlindungan sosial ini diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta KPM, kartu sembako untuk 15,93 juta KPM, bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta KPM, BLT dana desa untuk 5 juta KPM, kartu prakerja untuk 2,82 juta orang, serta bantuan internet untuk 27,67 juta siswa dan tenaga pendidik.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaSelain untuk meredam kenaikan harga, beras Bantuan Pangan ini juga dapat memberikan akses kepada keluarga penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaJokowi lantas memutuskan akan menambah bantuan ini untuk Desember 2023 hingga Maret 2024.
Baca SelengkapnyaGuna mendukung program ini, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 11 triliun.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaNantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong peran strategis BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Baca SelengkapnyaJokowi sempat bertanya langsung kepada warga tentang kualitas beras yang diterima.
Baca SelengkapnyaProgram bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya