Pemerintah bohong sebut kenaikan BBM hemat Rp 30 triliun
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta Dewan Perwakilan Rakyat menolak pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang diajukan pemerintah. Alasannya, kebijakan yang diniatkan menghemat anggaran itu, sebetulnya malah menambah belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Sekjen FITRA Yuna Farhan mengatakan rencana kenaikan BBM subsidi hanya siasat politik pemerintah untuk menghadapi pemilu 2014 mendatang. Alasan pemerintah menjaga defisit anggaran dan menghemat Rp 30 triliun uang negara, tidak terbukti dalam rancangan itu. Malah, dalam draf RABPN-P, belanja subsidi energi tetap tinggi.
"Kenaikan subsidi BBM dianggap memberatkan APBN dan kenaikan BBM menghemat Rp 30 triliun. Faktanya belanja subsidi dalam RAPBN-P 2013 malah naik Rp 16,1 triliun. Ada upaya mengelabui publik di sini," ucap Farhan dalam konferensi pers di Sekretariat Nasional FITRA, Mampang, Jakarta, Minggu (2/6).
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Siapa yang mencatat lonjakan konsumsi BBM? PT Pertamina Patra Niaga, Sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada masa mudik Hari Raya Idulfitri 1445 H, tepatnya per Kamis (4/4) pada H-6 melonjak dibandingkan hari biasa.
-
Kenapa BPH Migas pantau penggunaan BBM subsidi? 'Kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi. Kami melakukan monitoring terkait kuota BBM subsidi ASDP dan realisasinya, di mana ASDP merupakan salah satu konsumen pengguna,'
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Kapan konsumsi BBM Pertamina melonjak? PT Pertamina Patra Niaga, Sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada masa mudik Hari Raya Idulfitri 1445 H, tepatnya per Kamis (4/4) pada H-6 melonjak dibandingkan hari biasa.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
Di tempat yang sama, Peneliti FITRA Yenny Sucipto menjelaskan beban subsidi BBM sebagai penyebab membengkaknya defisit anggaran dinilai juga hanya akal akalan pemerintah. Kenaikan defisit anggaran Rp 80 triliun pada RAPBN-P 2013 disebabkan karena diturunkannya target penerimaan perpajakan senilai Rp 53,6 triliun.
"Tambahan subsidi BBM hanya berkontribusi 20 persen terhadap defisit, sementara penurunan perpajakan berkontribusi 66 persen terhadap defisit," ucapnya.
Dengan demikian, FITRA menilai subsidi BBM yang menjadi alasan untuk mengajukan APBN-P 2013 tidak benar. Pemerintah hanya menyiasati APBN-P 2013 untuk menyusupkan program-program populis dalam rangka menarik simpati rakyat untuk kepentingan pemilu 2014.
"Belanja kompensasi kenaikan BBM (BLSM, tambahan raskin, beasiswa) dengan total Rp 30,1 triliun. Padahal besarnya hampir dua kali lipat dari kenakan subsidi BBM Rp 16,1 triliun," tegasnya.
Jika disepakati oleh DPR, APBN-P 2013 merupakan landasan hukum bagi pemerintah untuk menaikkan BBM subsidi. Nantinya premium akan menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Subsidi BBM terdiri dari minyak tanah dan minyak solar sebesar 18,33 sampai dengan 19,44 juta kiloliter.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.
Baca SelengkapnyaNantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaBahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaBenarkah pertalite dihapus pada 17 Agustus? Simak penelusuran
Baca SelengkapnyaKabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.
Baca SelengkapnyaPembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca SelengkapnyaSeharusnya alokasi subsidi BBM ditujukan pada sektor konsumen, bukan untuk produknya.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik ditargetkan akan diselesaikan dua pekan lagi.
Baca Selengkapnya