Pemerintah buka-bukaan banyak pengembang malas bangun rumah murah

Merdeka.com - Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Maurin Sitorus menyebut para pengembang properti Tanah Air enggan membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau miskin. Alasannya, profit atau untung yang didapat pengembang dari rumah murah sangat sedikit.

"Profit margin rendah 15 persen, rumah mewah sampai 30 persen, biaya perizinan rumah MBR dan mewah itu sama. Jadi makin enggan," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (13/10).

Menurutnya, pengembang saat ini juga terkendala masalah lahan yang menjadi modal utama membangun rumah. "Dulu ada BUMN yang membangun rumah, tapi kemampuannya rendah. Maka kita dorong pengembang membangun rumah MBR. Tapi masalah utama soal tanah, perizinan," jelas dia.

Pemerintah memiliki beberapa skema bantuan pembiayaan perumahan, antara lain skema KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP), skema bantuan pembiayaan KPR Sejahtera Subsidi Selisih bunga (KPR Sejahtera SBB), dan Bantuan Uang Muka (BUM) untuk MBR, khusus untuk pembelian tapak bersubsidi.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono mengatakan selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, telah menyelesaikan berbagai beberapa proyek infrastruktur.

Seperti pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah 10.497 unit pada tahun 2015 dari target sebesar 550.000 unit.

Selain itu, Kementerian PU-Pera juga menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km akan selesai pada 2019. Yakni, tol Transjawa sepanjang 660 Km dan tol Sumatera bagian selatan.

Utamanya di Bakauheni sepanjang 140 Km dan Palembang-Indralaya sepanjang 27 Km akan diselesaikan sampai tahun 2018.

"Kemudian (jalan tol) Aceh ke arah Medan juga akan kita mulai. Bitung-Manado dan Samarinda-Balikpapan juga akan kita selesaikan sampai 2018,"kata Basuki di kantornya, Jakarta, Jumat (7/10).

Untuk pembangunan waduk, dia menargetkan di tahun 2019 akan menyelesaikan pembangunan 49 waduk. "29 sudah selesai nanti 16 kita lanjutkan," imbuhnya.

Meski demikian, selama 2 tahun ini pihaknya masih dihadapkan beberapa tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Seperti masih tingginya disparitas antar wilayah dan kawasan, juga urbanisasi yang tinggi antara penduduk pada kawasan perkotaan.

"Kemudian tantangan kita juga menyelesaikan masalah pembebasan lahan atau tanah sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dikerjakan," pungkas Basuki.