Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah buka peluang investor asing masuk bisnis online Tanah Air

Pemerintah buka peluang investor asing masuk bisnis online Tanah Air Belanja online. © P2pmailing.co.uk

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK berencana membuka peluang pemodal asing untuk investasi bisnis jual beli online atau e-commerce di Indonesia. Pemerintah bakal merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sebelumnya memasukkan e-commerce di dalamnya.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf mengatakan, tujuan revisi DNI ini untuk memaksimalkan potensi pajak. Sebab saat ini banyak investor asing di sektor e-commerce melakukan bisnisnya dari luar negeri.

"Nanti akan dibuka secara bertahap, besarannya tunggu saja," ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (19/10).

Dia memperkirakan, potensi kenaikan transaksi e-commerce ini mencapai USD 130 miliar pada tahun 2020, atau naik 100 persen lebih dari saat ini yang hanya USD 12 miliar.

"Tapi memang kita buka bagi (e-Commerce) yang sudah established dulu," tegasnya.

Triawan mengungkapkan, dalam persiapan membuka kesempatan investor asing ini akan melibatkan 8 kementerian teknis, terutama dalam pembuatan roadmapnya. Persiapan masuknya investor asing nantinya akan dimulai pada 2016 mendatang.

"Tugas kami hanya mempersiapkan, memfasilitasi dan peningkatan capacity building," tutupnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Barang Impor di TikTok Shop Harus Dipungut Pajak
Barang Impor di TikTok Shop Harus Dipungut Pajak

Pasalnya, harga barang impor yang dijual social commerce jauh lebih murah ketimbang produksi UMKM lokal.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Belanja Online, Kripto hingga Pinjol Sebesar Rp7,39 Triliun di 2024
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Belanja Online, Kripto hingga Pinjol Sebesar Rp7,39 Triliun di 2024

Penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Rp16,9 Triliun dari Pungutan Pajak Digital
Sri Mulyani Kantongi Rp16,9 Triliun dari Pungutan Pajak Digital

Angka tersebut diperoleh dari 163 perusahaan pemungut.

Baca Selengkapnya
Bappebti Beri Sinyal Bakal Evaluasi Pajak Kripto Guna Kurangi Beban Investor
Bappebti Beri Sinyal Bakal Evaluasi Pajak Kripto Guna Kurangi Beban Investor

Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang.

Baca Selengkapnya
Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024
Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024

Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Raup Rp24,9 Triliun dari Pajak Kripto Hingga Fintech
Pemerintah Raup Rp24,9 Triliun dari Pajak Kripto Hingga Fintech

Untuk penerimaan pajak kripto, penerimaan diperoleh dari Rp351,34 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Usul Pungut Pajak Online Shop, Kemenkeu: Hati-Hati, Pajak Tidak Boleh Berganda
Pemprov DKI Usul Pungut Pajak Online Shop, Kemenkeu: Hati-Hati, Pajak Tidak Boleh Berganda

Sandy mengusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjalin kerjasama dengan layanan ojol dan online shop tersebut.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Indonesia Habiskan Rp30 T untuk Game Online, Mayoritas Mengalir ke Luar Negeri
Masyarakat Indonesia Habiskan Rp30 T untuk Game Online, Mayoritas Mengalir ke Luar Negeri

Banyak orang yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk game online.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Siap-siap, TikTok Harus Kantongi 2 Izin sebagai Media Sosial dan e-Commerce
Siap-siap, TikTok Harus Kantongi 2 Izin sebagai Media Sosial dan e-Commerce

Menteri Perdagangan Zukifli Hasan berencana membedakan aturan antara e-commerce dan media sosial.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap  Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income

Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya
Buka Akses Pasar, UMKM Diminta Manfaatkan Layanan di E-Commerce
Buka Akses Pasar, UMKM Diminta Manfaatkan Layanan di E-Commerce

Kementerian Keuangan juga menargetkan belanja online melalui e-commerce yang saat ini baru menyumbang 4 persen terhadap total pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya