Pemerintah buka peluang investor asing masuk bisnis online Tanah Air
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK berencana membuka peluang pemodal asing untuk investasi bisnis jual beli online atau e-commerce di Indonesia. Pemerintah bakal merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sebelumnya memasukkan e-commerce di dalamnya.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf mengatakan, tujuan revisi DNI ini untuk memaksimalkan potensi pajak. Sebab saat ini banyak investor asing di sektor e-commerce melakukan bisnisnya dari luar negeri.
"Nanti akan dibuka secara bertahap, besarannya tunggu saja," ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (19/10).
-
Dimana tempat bayar pajak online? Anda bisa melakukan pembayaran melalui berbagai platform seperti marketplace dan e-wallet.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Kenapa bayar pajak online lebih praktis? Pembayaran pajak mobil sekarang bisa dilakukan secara daring, yang membuatnya lebih praktis dan sederhana, serta menghemat waktu Anda daripada harus pergi ke Samsat.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
Dia memperkirakan, potensi kenaikan transaksi e-commerce ini mencapai USD 130 miliar pada tahun 2020, atau naik 100 persen lebih dari saat ini yang hanya USD 12 miliar.
"Tapi memang kita buka bagi (e-Commerce) yang sudah established dulu," tegasnya.
Triawan mengungkapkan, dalam persiapan membuka kesempatan investor asing ini akan melibatkan 8 kementerian teknis, terutama dalam pembuatan roadmapnya. Persiapan masuknya investor asing nantinya akan dimulai pada 2016 mendatang.
"Tugas kami hanya mempersiapkan, memfasilitasi dan peningkatan capacity building," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pasalnya, harga barang impor yang dijual social commerce jauh lebih murah ketimbang produksi UMKM lokal.
Baca SelengkapnyaPenerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diperoleh dari 163 perusahaan pemungut.
Baca SelengkapnyaUpaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang.
Baca SelengkapnyaAngka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaUntuk penerimaan pajak kripto, penerimaan diperoleh dari Rp351,34 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger.
Baca SelengkapnyaSandy mengusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjalin kerjasama dengan layanan ojol dan online shop tersebut.
Baca SelengkapnyaBanyak orang yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk game online.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zukifli Hasan berencana membedakan aturan antara e-commerce dan media sosial.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan juga menargetkan belanja online melalui e-commerce yang saat ini baru menyumbang 4 persen terhadap total pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Baca Selengkapnya