Follow
Pemerintah Butuh Anggaran Rp11,9 T untuk Pembayaran Klaim RS Covid-19
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah masih membutuhkan anggaran sebesar Rp11,9 triliun untuk pembayaran klaim rumah sakit penanganan Covid-19 untuk tahap II di 2021. Anggaran tersebut nantinya akan dipersiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
"Ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp11,9 triliun dan kami terus akan melakukan upaya untuk menambah anggaran yang sedang dalam proses penetapan ini," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (2/7).
Bendahara Negara itu menekankan, pemenuhan anggaran tersebut menunjukan betapa APBN menghadapi berbagai situasi yang dinamis dalam menghadapi Covid-19. Di sisi lain, hingga 24 Juni 2021 kemarin, realisasi pembayaran untuk penanganan pasien Covid-19 sudah mencapai Rp10,5 triliun. Adapun pagu tahap pertama yang disediakan pemerintah sebesar Rp10,6 triliun.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Kenapa Natalius Pigai minta anggaran Rp20 triliun? Pigai mengusulkan peningkatan anggaran Kementerian HAM dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Ia beralasan bahwa dana tersebut diperlukan untuk mengembangkan pusat-pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia, termasuk rencana pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui masih memiliki tunggakan untuk pembayaran klaim rumah sakit pasien Covid-19 pada 2020 sebesar Rp2,69 triliun. Tunggakan ini masuk dalam tahap II yang akan dibayarkan oleh pemerintah.
"Untuk membayar perawatan pasien tahun 2020 tahap yang kedua sebesar Rp2,69 triliun sedang dalam proses," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam video conference, Jumat (2/7).
Sri Mulyani mengatakan pembayaran tunggakan tersebut sedang dalam proses untuk penetapan. Pihaknya saat ini bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mencoba untuk terus mempercepat pembayaran tunggakan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih berada di pihak masyarakat
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca Selengkapnya
Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya
Anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11 persen.
Baca Selengkapnya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
Dia mengaku siap menambah anggaran Rp17 triliun jika pemilihan presiden (pilpres) harus dua putaran.
Baca Selengkapnya