Pemerintah Butuh Dana Rp700 Triliun untuk Tekan Defisit 3 Persen di 2023
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan hingga Rp700 triliun agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pada tahun 2023 itu kita membutuhkan sekitar Rp600 sampai Rp700 triliun. Tanpa ada kenaikan sumber penerimaan negara khususnya pajak. itu sangat sulit target defisit tersebut dicapai," kata Tauhid dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Rabu (6/10).
Tauhid menilai pemerintah masih sulit menurunkan defisit APBN ke bawah 3 persen dari PDB karena penerimaan negara belum sepenuhnya pulih. Pasalnya, baru beberapa sektor perekonomian saja yang telah pulih dari dampak Covid-19.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Apa yang menyebabkan permasalahan keuangan di Sumatera? Masalah Keuangan Melonjaknya inflasi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatra harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Untuk mengembalikan defisit APBN ke bawah 3 persen dari PDB, menurutnya pemerintah harus memulihkan industri manufaktur dan perdagangan yang selama ini menyumbang terhadap penerimaan perpajakan dengan nilai cukup besar.
Di samping itu, konsumsi masyarakat juga mesti diperbaiki agar pemerintah mendapat tambahan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbasis pada konsumsi masyarakat.
"Ini yang saya kira punya peluang potensi melebar defisitnya. Kecuali benar-benar bahwa mau tidak mau belanja untuk pemulihan ekonomi akhirnya dikurangi secara drastis," ucapnya.
Dia mengatakan apabila tambahan penerimaan sekitar Rp600 sampai Rp700 triliun tidak bisa didapatkan, defisit APBN berpotensi lebih lebar dari tiga persen dari PDB pada 2023 mendatang.
"Apa yang sudah terjadi sekarang terutama di kinerja penerimaan negara maupun perpajakan, kami melihat punya potensi target defisit tersebut bisa melebar di atas tiga persen dari PDB," ucapnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
APBN pada bulan Oktober mengalami defisit Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaJumlah itu masih di bawah target belanja produk dalam negeri tahun ini sebesar Rp778 triliun.
Baca SelengkapnyaPermasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKinerja APBN masih menunjukkan hasil positif hingga September 2023. Pendapatan negara dan belanja negara tetap tumbuh.
Baca Selengkapnya