Pemerintah butuh Rp 275 triliun buat urus tinja rakyat Indonesia

Merdeka.com - Untuk mengurus kotoran manusia alias tinja, pemerintah menganggarkan Rp 34 triliun yang rencananya akan digunakan untuk pengelolaan Limbah Manusia melalui Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) selama lima tahun ke depan. Dana itu diakui kurang untuk membangun sarana pengelolaan tinja.

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Rina Agustin Indriani mengaku, idealnya anggaran yang dibutuhkan untuk mengurus tinja mencapai Rp 275 triliun.

"Jadi sekarang pemerintah pusat hanya sedikit memberi stimulan, justru untuk dana kita harus menggerakkan kota dan kabupaten. Pemerintah pusat cuma bisa Rp 34 Triliun," kata Rini di Jakarta, Selasa (11/8).

Dana Rp 34 triliun itu bakal dipakai guna penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. Sebab ini merupakan program universal akses sanitasi yang akan tercapai pada tahun 2019.

Karena keterbatasan dana, pemerintah fokus memperhatikan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL). SPAL harus ditangani serius mengingat ini merupakan rantai pengolahan yang saling berhubungan. Dimulai dari sarana tempat, penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, pengolahan lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta pemanfaatan kembali dan pembuangan.

Kondisi saat ini, pemerintah sudah membangun 160 unit IPLT. Kementerian PU-Pera mendesak pemerintah daerah segera perbaiki dan membangun sistem pengelolaan tinja, terutama membuat LLTT.

Apalagi dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menegaskan bahwa pemerintah pusat harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah salah satunya yaitu di bidang limbah. Atas peraturan ini, seharusnya pemerintah daerah sadar untuk menjaga kesehatan masyarakatnya.

"Kalau kita (masyarakat) ingin sehat, secara reguler harus dikuras septic tanknya, kita mendorong pemerintah daerah punya satu sistem, untuk menguras septic tank tersebut, salah satunya LLTT ini, minimal sekali dua tahun dikuras," terangnya. (mdk/noe)