Pemerintah butuh Rp 733 T bangun jalan raya dan tol hingga 2019

Merdeka.com - Pemerintah telah menetapkan, dalam Indonesia Road Development Plan 2015-2019, program pembangunan yang mencakup jalan raya baru sepanjang 2.650 kilometer (Km) dan jalan tol baru sepanjang 1.000 Km. Selain itu, juga dilakukan pengembangan kapasitas jalan sepanjang 3.073 Km.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Basuki Hadimuljono, seluruh rencana pengembangan tersebut membutuhkan dana Rp 733 triliun. Sementara, pemerintah hanya dapat memenuhi 37 persen diantaranya atau sekitar Rp 268 triliun.

Sedangkan 27 persen lainnya diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah dan 9 persen lainnya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun kekurangan 27 persen yang masih ada, diharapkan dapat dipenuhi oleh pihak swasta dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

"Kami sudah menerbitkan serangkaian peraturan untuk menumbuhkan iklim investasi, seperti aturan dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, fasilitas pajak, termasuk hal yang sering menghambat selama ini yaitu pengadaan tanah," kata Menteri Basuki saat membuka acara 15th Road Engineering Association of Asia and Australasia (REAAA) Conference, di gedung Nusa Dua Convention Center Bali, Rabu (22/3).

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga telah mengeluarkan UU nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, untuk mempercepat proses pengadaan tanah.

Menteri Basuki melanjutkan saat ini berdasarkan Global Competitiveness Index Report 2016-2017, Indonesia sudah berada di urutan 75 dari 138 negara, atau naik lima peringkat dari laporan 2015-2016.

Menteri Basuki menambahkan program pembangunan dan pengembangan jalan ini, dilakukan untuk mendukung infrastruktur lainnya seperi bandara, pelabuhan laut, kawasan industri, kawasan berikat, kawasan pariwisata.

Menurutnya, forum konferensi internasional REAAA sendiri, merupakan sarana yang tepat dalam rangka para ahli pembangunan jalan berdiskusi dan saling berbagi ide, pengalaman praktis dan teknologi baru, termasuk kebijakan publik terkait investasi jalan.

Konferensi internasional kali ini dihadiri lebih dari 700 orang peserta, yang terdiri dari 245 peserta internasional, dari negara-negara anggota REAAA/IRF, dan 460 orang peserta dari Indonesia.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui pembangunan infrastruktur Indonesia tidak bisa terwujud tanpa peran utang. Sebab, kebutuhan biaya pembangunan tidak bisa dipenuhi hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dewan Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengatakan, utang bisa ditarik salah satunya dari surat utang negara. "Surat utang salah satu sumber pembiayaan infrastruktur," ujarnya saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (20/3).

Nurhaida mencontohkan, pada tahun ini, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Di mana, kemampuan pembiayaan APBN hanya mencapai Rp 387,2 triliun atau 30 persen dari total kebutuhan. Dari pemerintah daerah 11 persen dan BUMN 20 persen.

"Sisanya sekitar 37 persen dari sektor keuangan bisa dari bank, IKNB, pasar modal. Pasar modal yang cocok infrastruktur instrumennya surat utang," tuturnya.